BALIKPAPAN-Di saat properti utamanya hunian menengah ke atas sedang menggeliat imbas positif pemindahan ibu kota negara ke Kaltim, nasib pengembang perumahan bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang populer dengan sebutan Rumah Jokowi justru di ujung tanduk. Pasalnya, sejak Agustus hingga saat ini, tidak satu pun pengajuan KPR bersubsidi yang terealisasi. Hal itu dikemukakan Ketua Asosiasi Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kaltim Sunarti Amirullah kepada kotaku.co.id, Senin (9/9).
“Di Kaltim total ada 700 unit yang sudah diajukan dan disetujui bank (penyalur KPR FLPP) tapi belum direalisasi. Alasannya tidak ada kuota dan pemerintah belum menambah,” ucapnya. Pada saat yang sama, Sunarti menyebut ada 3 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang telah dibangun Apersi Kaltim alias ready stok. Penyalurannya diharapkan melalui skema FLPP alias subsidi. Ketersedian unit tersebut sejalan dengan ketentuan penyaluran rumah subsidi yang mengharuskan pengembang menyediakan unit siap huni.
Ketidakpastian tersebut memaksa pengembang menghentikan proyek pembangunan. “Sejak Agustus seluruh kegiatan pembangunan kami stop,” sahutnya
Tak hanya pengembang yang nasibnya terkatung-katung, kondisi itu tentu berimbas kepada konsumen. Sebab sebagai langkah kongkrit, pihaknya berencana menjual unit ready stok dengan skema non subsidi. “Itu artinya konsumen yang akan terkena imbas karena tidak disubsidi pemerintah otomatis harganya lebih mahal,” ungkapnya.
Apersi Kaltim salah satu asosiasi pengembang hunian yang mayoritas anggotanya memanfaatkan FLPP.
Banyaknya pengembang yang memusatkan pembangunan rumah murah berbasis subsidi bukan tanpa alasan. Perekonomian daerah yang sempat lesu darah membuat permintaan hunian menengah dan hunian menengah ke atas menjadi tersendat. Sebaliknya, volume permintaan rumah bersubsidi justru meledak-ledak. Wahlasil, tidak sedikit pengembang yang beralih membangun Rumah Jokowi. .
Lanjut dia menerangkannya, asosiasi bukannya berdiam diri karena pengurus di tingkat pusat sudah melakukan berbagai upaya agar pemerintah segera menambah kuota. Namun hingga kini belum ada kepastian.
Terpisah, menanggapi nasib para pengembang khususnya yang memanfaatkan skema subsidi, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Balikpapan H Yaser Arafat mengaku prihatin. “Pengembang sudah menjalankan tugasnya, mewujudkan program pemerintah membangun satu juta rumah. Di sisi lain juga mewujudkan keinginan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah,” tuturnya. Ia pun meyakini, dari target satu juta rumah di seluruh Indonesia, kontribusi Kaltim masih kecil. Tak heran bila pengembang memacu produksi unit.
Hingga saat ini, lanjut dia berpendapat berpendapat belum ada aturan yang jelas mengenai jumlah kuota. Padahal target satu juta rumah belum terwujud. “Harusnya pemerintah lebih dulu menginformasikan kepada pengembang sehingga pengembang bisa mengatur jumlah hunian yang harus disiapkan,” ulasnya.
Yaser sapaan akrabnya berharap, kondisi ini berlangsung sementara dan pemerintah segera memberikan solusi terbaik. Kalau pun program disetop, ada kepastian yang jelas bagi pengembang. (run)
