KOTAKU, BALIKPAPAN-Pulang kampung melalui agenda reses, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim H Hasanuddin Mas’ud menjumpai masyarakat untuk menyerap informasi dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
“Sejak hari pertama (Senin, 28 Oktober 2019, Red) sampai sekarang rata-rata masyarakat menginginkan realisasi pembangunan infrastruktur. Selain itu, ada harapan-harapan lainnya yang juga disampaikan. Tentunya, apa yang menjadi masukan akan kami perjuangkan ke pemerintah,” ucapnya usai reses dengan warga sejumlah warga Balikpapan Barat, Jumat, (1/11/2019).
Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Menjadi kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin setiap masa reses. Tujuannya, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen termasuk pengaduan masyarakat. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan (Dapil) sebagai wujud perwakilan rakyat dalam pemerintahan.
Secara akurasi Hasanuddin menyebut, penambahan sekolah jenjang SMP dan SMA maupun SMK Negeri merupakan masukan yang paling banyak disampaikan masyarakat.
“Karena daya tampung sekolah negeri yang ada saat ini dianggap kurang serta jarak tempuh anak didik dari rumah ke sekolahnya yang relatif jauh,” ucapnya memberi gambaran.
Aspirasi lain yang berhasil dihimpun yakni keinginan masyarakat agar pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan keahlian dan keterampilan kepada pemuda dan pemudi putus sekolah termasuk ibu rumah tangga agar dapat membantu dalam peningkatan ekonomi keluarga.
Masukan yang tidak kalah penting lainnya yakni akses jalan yang menghubungkan beberapa tempat tertentu di Balikpapan masih berupa jalan tanah. “Masyarakat meminta agar dilakukan pengerasan jalan dan selanjutnya semenisaai dan pengaspalan,” imbuhnya.
Lebih dari itu, masyarakat juga meminta agar pemerintah sedapat mungkin membuka peluang usaha kecil dan menengah bagi, karena saat ini dirasakan adanya penurunan kemampuan ekonomi masyarakat sebagai akibat dunia usaha yang lesu darah dalam beberapa tahun belakangan ini.
Menghadapi ibu kota negara (IKN) yang baru, masyarakat juga berharap agar dibuatkan regulasi yang bertujuan untuk memproteksi pekerja dan pengusaha lokal dari efek sosial negatif. “Tujuannya agar masyarakat setempat tidak sekadar jadi penonton dari euforia pembangunan IKN,” serunya.
Khusus di Balikpapan Barat, Hasanuddin menangkap adanya keluhan masyarakat. Terkait sulitnya mengakses jaringan air bersih PDAM karena konon kuota pendaftaran pelanggan baru sudah habis. Masyarakat pun meminta kepada legislatornya dapat memperjuangkan hal tersebut.
Tidak sedikit juga yang mengeluhkan operasional terminal pelabuhan speedboat Kampung Baru yang semrawut. Termasuk keluhan penerima program keluarag harapan (PKH) yang dituding tidak tepat sasaran. Lantaran ada sejumlah keluarga yang dianggap mampu justru menjadi penerima manfaat. Sedangkan keluarga kurang mampu yang dianggap lebih laik, justru tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.
Dalam setiap kunjungannya ke sejumlah titik di Balikpapan, Hasanuddin disambut antusias oleh masyarakat. Masyarakat pun tampak bergembira karena berkesempatan bertemu dan bercengkrama dengan legislatornya serra berharap legislatornya selalu dalam lindungan Allah SWT dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hasanuddin mengawali reses dengan mengunjungi masyarakat di wilayah timur, kemudian Balikapan utara dan Balikpapan Barat. Berdasarkan jadwal, ia akan menemui warga secara maraton hingga Senin (4/11/2019) mendatang. (run)
