Parlementaria

DPRD Balikpapan Akan Usulkan Anggaran Infrastruktur Penopang IKN

Juga Dorong Optimalisasi APBD untuk Pengembangan SDM

H Abdulloh

KOTAKU, BALIKPAPAN-Meski tidak termasuk wilayah Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan pemerintah pusat menggelontorkan anggaran untuk Kota Balikpapan dalam rangka menunjang pembangunan fasilitas guna mendukung terwujudnya IKN. “Pasti akan kami usulkan karena mau tidak mau Balikpapan adalah kota penyangga dan pintu gerbang IKN, pasti infrastruktur lainnya harus dilengkapi,” kata Ketua DPRD Kota Balikpapan H Abdulloh di sela Rapat Kerja yang digelar di Hotel Novotel, Minggu (17/11/2019). Apalagi idealnya, lanjut dia memberi pandangan, tiga atau empat tahun sebelum pemindahan IKN, diperlukan berbagai tahapan pembangunan pendukung. Utamanya di kota penopang.

Infrastruktur yang dimaksud, imbuhnya antara lain perluasan jalan, jalan penghubung menuju kawasan IKN dan lainnya. “Enggak mungkin dibangun dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Red) sehingga akan diusulkan,” sambungnya. Terlebih, jamak dikabarkan proyek pengembangan IKN akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alwi Al Qadri

Kendati demikian, ia akan tetap mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melakukan optimalisasi APBD untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) menyongsong wajah baru Ibu Kota Negara Indonesia yang akan pindah ke Kaltim. Termasuk melakukan pembangunan bersifat inisiatif yang dapat menopang terwujudnya IKN. “Kalau inisiatif tidak mungkin selesai dalam satu tahun. Yang jelas kami akan duduk bersama dengan pemkot terlebih dahulu untuk membahas ke depan sehingga perencanaannnya juga terintegrasi,” serunya.

Terkait rencana Pemkot Balikpapan membentuk forum penyangga IKN, Abdulloh merespon positif. “Itu rencana berikutnya. Ke depan apapun terkait mendukung IKN itu harus dibentuk untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak menjadi penonton,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan, seiring penetapan Kaltim sebagai IKN yang baru oleh Presiden RI maka secara otomatis Balikpapan sebagai salah satu kota yang terdekat, wajib mempersiapkan diri. “Konektivitas antara Balikpapan ke PPU (Penajam Paser Utara, Red) yang mendesak untuk dibangun supaya mempermudah akses karena informasi yang kami peroleh Istana Negara nanti di sana,” pungkasnya. (run)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top