Parlementaria

Taufik Qulrahman Desak Hak Angket dan Audit PDAM

Tidak Transparan Tapi Rajin Ajukan Bantuan

Taufik Qulrahman

KOTAKU, BALIKPAPAN-Diduga menyalahgunakan anggaran, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Taufik Qulrahman mendukung pelaksanaan hak angket dan audit eksternal PDAM Tirta Manggar. Ia pun memastikan memiliki data lengkap untuk mengungkap dugaan tersebut. “Ini akan kami buktikan dan data tersebut termasuk temuan hasil investigasi dari teman-teman National Corruption Watch akan kami serahkan ke Komisi II. Dan kami akan melakukan sidak untuk mengecek hasil temuan tersebut,” lantangnya dijumpai di sela Rapat Kerja yang digelar DPRD Kota Balikpapan, Minggu (17/11/2019). Bukan tedeng aling-aling, tudingan dilayangkan lantaran perusahaan daerah tersebut dianggap tidak transparan dalam hal laporan kinerja. “Saya siap perang jika PDAM tidak transparan soal anggaran. Perusahaan Daerah dibentuk oleh pemerintah daerah menggunakan dana dari pembayaran pajak masyarakat, jangan semena-mena menggunakan anggaran kalau tidak tepat,” tegasnya berapi-api. Transparansi dan keterbukaan sebut dia, sesuai keinginan Presiden RI Joko Widodo. Berlaku di semua lini.

Di saat yang sama, imbuh Taufik, PDAM mengajukan bantuan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Bahkan bantuan diajukan setiap tahun. “Kemarin (untuk Tahun Anggaran 2020) ajukan Rp 3 miliar,” paparnya.

Tak cuma itu, ia juga mendesak penghapusan IMB yang menjadi persyaratan pelanggan pasang baru. “Balikpapan penyangga Ibu Kota Negara, bahwa akan banyak pendatang, harus diayomi. Sekarang ini bagaimana caranya meningkatkan PAD yang selama ini turun, salah satunya lewat pertumbuhan pelanggan,” terangnya menggebu-gebu. Begitu juga dengan sistem zonasi yang konon diterapkan untuk pemasangan baru.

Ia juga menyoroti peran dan kinerja dewan pengawas yang dipandang tidak maksimal. Idealnya lanjut dia memberi pandangan, sebagai perusahaan daerah penyedia air minum PDAM Kota Balikpapan, wajib melayani seluruh masyarakat karena perusahaan dibentuk oleh pemerintah kota. “Perkara belum mengalir, masyarakat juga akan paham, apalagi kalau ada sosialisasi. Yang dibutuhkan sekarang kepastian pemasangan baru,” jelasnya. Lanjut dia menerangkan, ihwal pasokan air bukan hal sulit. “Wali Kota sudah menjelaskan akan mencari solusi. Nah solusi paling akhir Sungai Mahakam, tapi masalah ini pemerintah sudah membangun waduk, jangan malah dijadikan objek untuk mendapatkan dana dari APBD,” pungkasnya. (run)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top