Parlementaria

Rawan Longsor, Komisi III DPRD Balikpapan Ingatkan BPBD dan PU Cepat Tanggap

Komisi III DPRD Kota Balikpapan Ali Munsyir, Amin Hidayat dan Taufiq Qul Rahman serta Fadillah (kanan) saat meninjau lokasi rawan longsor di Karang Joang Km 10 tepatnya Musala Al Ikhlas (foto: kotaku.co.id/qis)

KOTAKU, BALIKPAPAN-Musim penghujan yang terjadi beberapa hari kemarin, mengancam pemukiman warga. Utamanya kawasan yang rawan longsor. Seperti yang dialami warga Gang Karya RT 09 Jalan Abadi Kelurahan Gunung Sari Ilir. Konturnya yang berbukit dan hanya ditumbuhi tanaman bambu, terlihat miris. Beberapa rumah warga yang persis di kaki bukit itu sudah tidak layak huni karena kerap dihadang banjir akibat curah hujan yang cukup deras. “Rumah saya seperti sungai saat hujan turun, sudah lama kami merasakan,” sedih salah seorang warga.

Bencana longsor juga kerap mengancam pemukiman warga Gang Karya RT 09 Jalan Abadi Kelurahan Gunung Sari Ilir (foto:kotaku.co.id/qis)


Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Ali Munsyir bersama Taufiq Qul Rahman, Amin Hidayat dan Fadillah dalam sidak yang digelar Selasa (10/12/2019) mengimbau instansi terkait masing-masing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan kecamatan agar cepat tanggap mengenai ancaman yang membahayakan warga. “Secepatnya bisa dipasang siring kayu atau batu supaya menahan longsoran,” tutur Ali Munsyir.

Ada juga pilihan lain, yakni pengosongan rumah. Langkah ini ditempuh sebagai solusi agar tidak ada korban jiwa.
Apalagi, bencana longsor di kawasan tersebut sudah terjadi sejak tiga tahun yang lalu. Namun hingga kini belum ada penanganan yang pasti.

Begitu juga yang terjadi di Jalan Wanayasa Kelurahan Karang Joang Kilometer (Km) 10 Balikpapan Utara. Tepatnya di Musala Al Ikhlas yang bersebelahan langsung dengan jalur Tol Balikpapan-Samarinda.

Pengurus mushola mengaku telah melakukan kordinasi. Akan tetapi tidak ada respon dan tindaklanjut karena bersifat non formal. Untuk bisa ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi, lantaran lokasinya bersebelahan dengan tol, ada beberapa prosedur yang harus dilengkapi untuk pengelolaan hibah. Di antaranya memiliki sertifikat atas lahan dan bangunan di atasnya. Kemudian terdaftar di dewan masjid dan ada keterangan wakaf. (qis)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top