Ekbis

Bisnis Kaltim Karingau Terminal Melejit, Setoran PAD melalui Perusda MBS Justru Minim

Komisi II DPRD Kaltim Akan Telusuri Seluruh Anak Usaha

Komisi II DPRD Provinsi Kaltim saat kunjungannya ke Terminal Peti Kemas Karingau di bawah kelola PT Kaltim Karingau Terminal, Kamis (16/1/2020) (foto:kotaku.co.id/run)



KOTAKU, BALIKPAPAN-Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap rendah di tengah kepemilikan aset bergerak maupun tidak, yang dinilai cukup besar, maka penting bagi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim menyusuri satu per satu aset yang juga menjadi sumber penghasilan Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS). Salah satunya PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) selaku operator Terminal Peti Kemas Karingau. Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II Baharuddin Demmu, Kamis (16/1/2020).

“Kami ingin mengevaluasi usaha-usaha di bawah kelola Perusda MBS. Kalau ditemukan tidak ada kontribusi padahal APBD digunakan sejak lama, Komisi II akan mengeluarkan rekomendasi. Apakah tidak perlu dilanjutkan, pembenahan atau kalau memang baik, dilanjutkan,” terangnya di sela kunjungannya.

Baharuddin Demmu


Peninjauan dilakukan karena menurutnya Perusda MBS pelit data. “Seolah-olah DPRD mau ngapain, padahal kami hanya menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Kalau kami bertanya berapa setoran anak usaha, sampai hari ini data tidak muncul. Seperti menyimpan misteri. Selama menggunakan dana APBD maka saya harus bilang, tidak perlu ada yang ditutupi karena itu bukan pribadimu, itu uang rakyat,” tegasnya.

Pihaknya juga berjanji, akan melakukan penulusuran hingga ke akar. “Kalau tetap tidak ketemu (titik terang), maka saya salah satu anggota DPRD yang akan mengajukan ke pimpinan untuk dibentuk Pansus Perusda,” jabar politisi Partai PAN ini.

Sementara dalam kunjungannya ke KKT siang tadi, Komisi II DPRD Provinsi Kaltim mengaku belum melihat sumbangsihnya ke PAD melalui Perusda MBS. Meski ia tidak menampik, bisnis yang ditekuni KKT cukup menjanjikan. Apalagi di tengah rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru ke Kaltim. Rencana tersebut tentu memiliki daya ungkit cukup tinggi terhadap bisnis KKT. Salah satunya pengiriman material pengembangan infrastruktur IKN yang akan dikirim melalui pelabuhan yang dikelola. Belum lagi proyek perluasan kilang minyak PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) V yang saat ini tengah getol dikerjakan, material pendukungnya juga akan masuk melalui Terminal Peti Kemas Karingau.

“Yang kami tahu, kontribusi Perusda MBS ke PAD Kaltim hanya Rp 3 miliar hingga Rp 4 miliar per tahun. Kami belum melihat berapa besar kontribusi KKT ke MBS, nah ini yang juga ingin kami dengar dari Direktur Utama KKT, jangan sampai selama ini yang sehat cuma KKT sedangkan yang lain perlu disuntik tewas, tidak perlu ditolong. Tapi kalau melihat aktivitas KKT saat ini, luar biasa, pasti kontribusinya juga besar,” jelasnya bersemangat.

Sayangnya dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama KKT M Basir tidak hadir menerima kunjungan karena sedang menjalankan tugas ke luar daerah. Namun, Senin (20/1/2020), Basir memastikan hadir di kantor DPRD Provinsi Kaltim. “Yang ingin digali lebih lanjut ke depan KKT ingi seperti apa. Apakah ada hal yang ingin disampaikan di mana DPRD harus mengambil peran. Kedua, kami juga mau dengar apakah ada pengembangan dalam rangka menyambut IKN,” paparnya.

Ya, KKT merupakan perusahaan patungan antara Pemerintah Pusat melalui PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Perusda MBS. Perusahaan didirikan untuk mengelola dan memberikan jasa kepelabuhanan di Kariangau, Balikpapan, sejak tahun 2012 lalu. Tahap awal, KKT mengoperasikan Terminal Peti Kemas guna menunjang perekonomian di Pulau Kalimantan khususnya Kaltim.

Sementara Perusda MBS, terang Baharuddin sapaan akrabnya merupakan perusahaan yang mendapat penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar per tahun diambil dari dana APBD Provinsi Kaltim dengan total aset yang sudah diserahkan sebesar Rp 1,2 triliun.

“Kalau aset sebesar itu bahkan dikasih cash Rp 5 miliar tiap tahun sementara kontribusi hanya Rp 2 miliar hingga Rp 4 miliar per tahun, berarti rugi,” hardiknya.

Idealnya, kembali Baharuddin menjelaskan, Perusda MBS menyusun laporan yang merinci bentuk aset dan usaha yang dikelola. “Kalau tidak menguntungkan, ngomong dong. Jangan ada yang sehat tapi seolah-olah itu semua Perusda MBS,” urainya kemudian.

Lanjut dia menerangkan, tak hanya KKT, aset Perusda MBS lainnya yakni Hotel Pandurata di Jakarta dan Puskib Balikpapan. “Semua akan kami kunjungi,” pungkasnya. (*)

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top