KOTAKU, BALIKPAPAN-Pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA) DPC Balikpapan cemas wabah virus Corona akan berdampak negatif terhadap kegiatan bisnisnya jika tidak disikapi dengan cepat oleh instansi terkait. Betapa tidak, dalam upaya menangkal penyebarannya, pemeriksaan unit armada khususnya kapal asing dari Cina, merupakan langkah pertama yang wajib dilakukan sebelum mendapatkan pelayanan dokumen dari keagenan hingga sandar di dermaga maupun berlabuh. Nah, proses itu berpotensi memakan waktu lama manakala kapal tiba di luar jam operasional petugas yang berwenang melakukan pemeriksaan kesehatan. Hal itu diungkapkan Sekretaris INSA DPC Balikpapan H Sudiarto saat Coffee Morning yang digelar sekretariat bersama INSA DPC Balikpapan, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia/Indonesian Logistics Forwarders Association (ALFI/ILFA) DPW Kaltim, Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) SPC Balikpapan dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DPC Balikpapan di Ruko Bandar, Selasa (4/2/2020).
“Pemeriksaan tidak 24 jam. Harusnya Time Arrival, menyesuaikan waktu kedatangan kapal. Anggap saja, kapal tiba malam, kalau tidak ada penanganan saat itu juga otomatis menunggu esok hari dan itu jelas merugikan,” lantangnya saat mendapat kesempatan pertama melempar tanya. Disebutkan, membiarkan berlama-lama tanpa aktivitas membuat biaya operasional menggelembung. “Biaya sewa kapal antara 15 ribu hingga 20 ribu dolar Amerika (USD) per hari. Bisa dibayangkan jika kapal tidak segera bongkar muat,” ungkapnya. Prinsipnya, lanjut dia menegaskan, mendukung upaya pencegahan namun pengusaha menuntut kesiapan waktu para petugas setiap saat.
Kendati tidak memberi kepastian sesuai tuntunan pengusaha, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Balikpapan dr Zainul selaku instansi yang menangani pencegahan penyakit yang ditularkan dari manusia ditiap pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan, menegaskan kesiapsiagaan telah ditempuh untuk mencegah virus. “Hingga saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, di Indonesia belum ada satu pun kasus tertular virus Corona dan kami harapkan tidak ada. Yang utama, setiap petugas yang berhubungan dengan pendatang terutama dari Cina, harus dilindungi caranya melengkapi diri dengan alat pelindung yakni masker dan sarung tangan sekali pakai,” ulasnya dalam kesempatan tersebut.
Tepis kekhawatiran pelaku usaha, Kepala Bidang Keselamatan Berlayar dan Patroli Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Semayang Capt Muhammad Hasan Basri menginstruksikan seluruh pihak kepelabuhanan duduk bersama menyusun Standard Operasional Prosedur (SOP) dan menentukan zona khusus untuk menahan penyebaran virus Corona melalui jalur laut.
“Setelah ini seluruh anggota INSA dan stakeholder lainnya wajib mengikuti rapat untuk membuat SOP dan zona kapal asing yang akan masuk. Khususnya dari Cina,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala KSOP Kelas I Semayang Jhonny Runggu Silalahi juga mengimbau, seluruh keagenan kapal menginformasikan 10 pelabuhan terakhir yang disinggahi kapal asing yang dilayani. “Mohon kerja sama seluruh pihak,”
Sementara itu, Wakil Wali Kota sekaligus Ketua INSA DPC Balikpapan H Rahmad Mas’ud mengatakan jalur laut merupakan yang paling diwaspadai menyusul adanya ancaman penyebaran virus. “Terutama keagenan yang melakukan pelayanan kapal,” lugasnya. Di sisi lain, sinergi seluruh stakeholder juga diperlukan. Tak hanya mengantisipasi virus tapi dalam perannya menyongsong Ibu Kota Negara Indonesia yang baru. “Karena Balikpapan satu-satunya daerah di Kalimantan yang memiliki pelabuhan skala internasional. Begitu juga dengan bandaranya,” gebunya. Ia tak ingin pelaku usaha hanya jadi penonton di tengah gegap gempita pemindahan ibu kota dan pelaksanaan megaproyek perluasan kilang PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) V Balikpapan. Terkait sinergi seluruh pihak kepelabuhanan, General Manager (GM) PT Pelindo (Persero) IV cabang Balikpapan H Iwan Sjarifuddin menegaskan pihaknya selalu memacu kualitas layanan jasa dan fasilitas pelabuhan. Salah satunya penerapan No Service No Pay yang bermakna tidak ada pelayanan maka secara otomatis tidak ada yang perlu dibayar. “Ada perusahaan yang saat itu memang tidak menggunakan pelayanan maka dananya pun kami kembalikan,” lugasnya. Ia menegaskan hal itu tidak mengurangi pendapatannya tetapi mengurangi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan melalui KSOP.
Dijumpai usai kegiatan, Ketua Panitia sekaligus Wakil Ketua INSA Balikpapan Joko Subiyanto mengatakan forum diskusi bertajuk Coffee Morning melibatkan seluruh unsur kepelabuhanan penting untuk digelar secara rutin guna mengurai dan mencapai kesepakatan atas setiap permasalahan yang menjadi penghambat. “Minimal satu bulan sekali, siapapun secara bergantian memiliki kesempatan menjadi tuan rumah,” serunya.
Turut hadir dalam ajang tersebut Direktur Utama PT Kaltim Karingau Terminal (KKT) M Basir, perwakilan Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan, perwakilan Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan, Kepolisian Kawasan Pelabuhan Semayang, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Firmansyah dan seluruh undangan lainnya. (*)
