Corak

Ada Apa Ini..!! Soal Tarif Kapal Ferry Kemenhub dan Kemenko Marves Saling Lempar

Bahayakan Transportasi Logistik Strategis di Tengah Wabah Covid-19

Bambang Haryo Soekartono

KOTAKU, BALIKPAPAN-Kementerian Perhubungan dan Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) dinilai saling lempar tanggung jawab mengenai tarif kapal ferry, sehingga mengancam kelangsungan usaha penyeberangan dan kelancaran logistik di tengah wabah virus corona (Covid-19) di Tanah Air.

Meskipun tarif kapal ferry sudah dibahas lebih dari 1,5 tahun dan disepakati bersama pelaku usaha penyeberangan, namun hingga kini tarif tersebut belum juga ditetapkan oleh instansi yang dianggap berwenang.

Menurut Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono, tindakan saling lempar tanggung jawab oleh pejabat Kemenhub dan Kemenko Marves menunjukkan pemerintah bekerja tidak profesional dan tidak bertanggung jawab.

“Kedua kementerian itu memberikan penjelasan berbeda-beda. Kemenhub menyatakan menunggu persetujuan Kemenko Marves, namun ketika dikonfimasi Sesmenko Marves Agus Kuswandono menegaskan soal tarif bukan kewenangan Menko Marves. Bahkan Sesmenko mengatakan tidak mempunyai hak untuk merekomendasi atau menyetujui tarif Ferry dan kewenangan tersebut ada di Kemenhub. Lalu siapa yang bertanggung jawab?,” kesal Bambang Haryo melalui siaran pers yang diterima Kotaku.co.id, Jumat (3/4/2020).

Dia menerangkan, perbedaan penjelasan itu mengherankan, sebab Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyatakan pembahasan kenaikan tarif sudah selesai dilakukan bersama dan hanya satu permasalahan kecil yang dibahas Staff Ahli Menko Marves yang cenderung mempersulit persetujuan pengajuan tarif ke Kemenko Marves.

Dia juga mendapat informasi bahwa Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan belum menandatangani persetujuan kenaikan selama kurang lebih 7 bulan. Padahal Dirjen Darat Budi Setyadi, lanjut Bambang, sudah memimpin langsung sosialisasi kenaikan tarif Desember 2019 di depan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan seluruh pengusaha Ferry. Bahkan sosialisasi kenaikan tarif juga digelar kepada masyarakat 6 Maret 2020 lalu di lintasan Ketapang-Gilimanuk Banyuwangi.

“Sebenarnya penyesuaian tarif ferry sudah dihitung dan diketahui bersama selama 2 tahun tetapi tidak seluruhnya direalisasikan. Padahal seharusnya berada di hitungan 30-40 persen, tetapi hanya direalisasikan antara 8 sampai 14 persen saja. Hal ini menunjukkan kedua kementerian sangat tidak peduli pada sektor maritim yang menjadi jargon Presiden RI Joko Widodo serta tidak peduli kepada keselamatan nyawa publik sekaligus keberlangsungan transportasi logistik laut yang sangat strategis dan tidak tergantikan oleh moda transportasi lain,” lantangnya. Sebaliknya, ulas dia kemudian, seharusnya pemerintah bersyukur dengan adanya transportasi laut yang berfungsi The Real Toll Laut dengan melayani publik 24 jam tepat waktu yang diatur oleh pemerintah. “Apabila penyeberangan terhenti, Pak Jokowi pasti disalahkan rakyat karena logistik antar pulau seluruh Indonesia akan macet total dan ekonomi terganggu. Dalam kondisi darurat Covid-19 seperti sekarang dampaknya akan luar biasa besar,” ujarnya.

Bambang Haryo yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), menilai berlarut-larutnya penetapan tarif tersebut memberikan kesan pemerintah sangat lamban bekerja dan dalam membuat suatu keputusan. “Bagaimana apabila diberi tanggung jawab untuk menerapkan omnibus law yang memiliki ribuan permasalahan untuk dijadikan satu keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat? Hal ini tidak mencerminkan keinginan Presiden Jokowi untuk jajaran kabinetnya bekerja secara cepat dan profesional,” tuturnya.

Dampak dari lambatnya penetapan kenaikan tarif akibat saling lempar tanggung jawab diyakini Bambang akan berakibat fatal. Sebab angkutan penyeberangan mulai kesulitan menutupi biaya operasional, termasuk membayar gaji karyawan. Beberapa pengusaha juga mengalami kesulitan mengembalikan bunga permodalan dan bahkan akan ditarik oleh perbankan. “Akibat penyesuaian tarif dipolitisasi, keberlangsungan hidup angkutan ferry yang dikatakan komersial, terancam. Dan pasti juga akan mengancam keselamatan dan kenyamanan,” ungkap anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra periode 2014-2019 ini.

Berdasarkan informasi Gapasdap, sebagian besar perusahaan penyeberangan di lintasan Ketapang-Gilimanuk terancam berhenti beroperasi karena tidak mampu lagi membayar gaji karyawan. Kondisi yang sama juga terjadi di beberapa lintasan lain, apalagi ditambah dampak wabah Covid-19.

Menurut Bambang Haryo, tertundanya penyesuaian tarif ini menunjukkan bahwa koordinasi antara pejabat Kemenhub dan Kemenko Marves masih sangat buruk, meskipun saat ini sudah berada di bawah kepemimpinan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top