Parlementaria

Kaji Nota LKPj Wali Kota, DPRD Balikpapan Akan Bentuk Pansus

Dari Paripuna via Video Conference dan Disiarkan Langsung

(ki-ka): Ketua DPRD Balikpapan H Abdullah beserta para Wakil Ketua DPRD, Thohari Aziz dan Subari (foto: kotaku.co.id/niken)

KOTAKU, BALIKPAPAN-Ada yang berbeda dari Rapat Paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Balikpapan tahun 2019 yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Rabu (15/4/2020) siang tadi. Yakni dikemas melalui video conference dan disiarkan secara langsung melalui situs berbagi video. Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Balikpapan H Abdullah dari kantornya, didampingi para Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan yakni Thohari Aziz dan Subari. Sementara Wali Kota Balikpapan HM Rizal Effendi beserta Wakil Wali Kota H Rahmad Mas’ud mengikuti paripurna dari Balai Kota.

“Indonesia termasuk Kota Balikpapan sedang menghadapi ujian besar virus corona. Akan tetapi Paripurna harus dilaksanakan walaupun dengan video conference,” terang H Abdullah ditemui usai memimpin rapat. Kendati demikian, Abdullah menegaskan, keabsahan paripurna tidak berkurang.

Dalam kesempatan, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Thohari mengatakan, paripurna melalui video conference merupakan mekanisme yang baru bagi DPRD Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota Balikpapan. “Covid-19 tidak menjadi halangan untuk menjalankan kegiatan walaupun dari rumah atau dari jauh,” celetuknya.

Sementara itu, menanggapi LKPj Wali Kota Balikpapan tahun 2019, Abdullah mendorong seluruh fraksi membentuk pansus untuk mengkaji sekaligus memberi penilaian. “Yang tercapai akan diberi apresiasi dan jika tidak akan disikapi, mengapa bisa tidak tercapai. Maka akan dibentuk pansus LKPj,” ucapnya.

Dalam nota LKPj Wali Kota Balikpapan tahun 2019, Rizal Effendi menyampaikan dalam realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2019, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 323,83 miliar. Terdiri atas penghematan belanja Rp 380,97‬ muliar, target pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp 57,49 miliar serta target pembiayaan yang tidak tercapai sebesar Rp 354,91 juta.

“Pelaksanaan APBD tahun 2019 sudah diupayakan untuk dilaksanakan secara optimal tapi belum dapat memenuhi harapan semua pihak,” ucapnya saat membacakan nota LKPj melalui video conference. Namun Rizal mengingatkan adanya sejumlah permasalahan yang belum dapat dituntaskan hingga saat ini dan perlu mendapat perhatian DPRD Kota Balikpapan dan seluruh masyarakat. Antara lain pengendalian banjir, penyediaan air baku, pengendalian stunting dan sanitasi, pengangguran dan lainnya.

Terkait itu, Pemkot Balikpapan lanjutnya, akan mengevaluasi dan menyusun rencana kegiatan yang mengarah pada upaya yang dapat menuntaskan permasalahan tersebut. Termasuk melakukan langkah antisipatif.

Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan di tengah kesibukan membasmi penyebaran virus Corona, sambung Rizal kemudian yakni kewaspadaan terhadap kasus demam berdarah dengue (DBD). Berdasarkan data yang dilansir Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, hingga Maret 2020, jumlah kasus DBD mencapai 359 dengan jumlah korban yang meninggal dunia 4 orang. “Sehubungan dengan itu saya mengimbau seluruh masyarakat dengan penuh tanggung jawab menerapkan perilaku hidup sehat,” tutupnya. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top