Corak

BHS: Pemerintah Daerah Harus Fasilitasi Warganya Pulang Kampung

Bambang Haryo Soekartono saat memberikan dukungan dan semangat kepada warga di tengah pandemi Covid-19 (foto:kotaku.co.id/ist)

KOTAKU, BALIKPAPAN-Dalam masa pandemi Covid-19, pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) soal mudik dan pulang kampung yang menjadi ramai diperbincangkan, justru diapresiasi Bambang Haryo Soekartono, anggota Komisi VI DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi Gerindra.

Menurutnya, pemerintah daerah penting untuk memfasilitasi warganya yang hendak pulang kampung dari perantauan.
“Pulang kampung itu jangan disamakan dengan mudik. Kalau pulang kampung itu ada hal persoalan yang mendasari seperti gagalnya atas pekerjaan selama di rantau dan memutuskan kembali lagi hidup di daerah asal. Tapi, kalau mudik itu sifatnya hanya untuk kepentingan silaturrahmi,” katanya dalam siaran pers yang disampaikan, Sabtu (16/5/2020).

Menurut Bambang, mudik istilah yang sudah lazim digunakan untuk mengunjungi keluarga di musim liburan hari besar keagamaan, seperti Idulfitri, Iduladha, Natal, Galungan dan lain sebagainya. Sebagai tradisi, budaya dan agama. Pemudik, sudah pasti menyesuaikan dengan jadwal libur yang telah ditetapkan pemerintah maupun aturan instansi maupun perusahaan masing-masing.

“Mudik itu sifatnya sementara untuk anjangsana ataupun silaturahmi kepada keluarga yang menyesuaikan waktu libur. Sedangkan, pulang kampung itu hal yang lebih umum dan luas akibat urgensinya yang lebih bila dibandingkan dengan mudik yang hanya sebatas momennya saja.

Pages: 1 2 3

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top