Parlementaria

Korban PHK Ngadu ke DPRD Balikpapan

H Kamaruddin

KOTAKU, BALIKPAPAN-Mantan pekerja PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Balikpapan dan dealer motor Yamaha PT Chitra Mahakam Abadi cabang Manggar mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Senin (8/6/2020). Mengadukan perihal pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpanya. “DPRD bukan memutuskan tetapi akan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan dan korban PHK. Rencananya Rabu (10 Juni 2020, Red), mudah-mudahan persoalan bisa diselesaikan,” terang anggota Komisi IV H Kamaruddin di kantornya.

Ya, pandemi virus Corona melemahkan persendian ekonomi. Akibatnya, tak sedikit perusahaan merumahkan dan melakukan PHK.

Apalagi, ujar dia berpendapat PHK yang dilakukan Chitra Mahakam Abadi dinilai arogan. Seperti yang disampaikan salah seorang mantan karyawan Yamaha. Ada yang sudah bekerja selama lima hingga sepuluh tahun tetapi harus menandatangani surat pengunduran diri. Tidak memiliki kontrak kerja padahal mengacu keterangan di slip gaji yang diterima, pekerja tersebut merupakan karyawan tetap.

Lanjut dia menerangkan, sesuai prosedur, permasalahan ketenagakerjaan diselesaikan dinas terkait. “Jika belum terselesaikan maka kami akan panggil Disnaker, perusahaan dan mantan pekerjanya dan semoga sudah terselesaikan di Disnaker,” ucapnya.

Ia juga berharap, relaksasi pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah dapat memacu gerak perekonomian sehingga pekerja yang dirumahkan memiliki kesempatan untuk kembali mengabdi di perusahaan. “Jika pemutusan kerja terus berlangsung maka ekonomi juga terdampak (buruk). Sudah sekitar 5 ribu PHK selama covid 19,” tukasnya.

Lebih dari itu ia kembali menaruh harap, pemerintah juga membentuk tim gugus tugas penyehatan ekonomi berdampingan dengan bidang pencegahan dan penanganan pencegahan Covid-19. Sehingga, kesehatan dan perekonomian masyarakat tetap berjalan.

Salah seorang mantan mekanik Chitra Mahakam Abadi Indra Maulana yang telah mengabdi selama sembilan tahun, yang turut melayangkan aduan ke DPRD Balikpapan menegaskan, yang menjadi tuntutannya yakni pesangon sesuai dengan undang-undang, termasuk hak-haknya selama bekerja. Seperti tunjangan hari raya yang tahun ini tidak diberikan dan sisa gaji sebab sejak mengabdi Juni 2011 lalu, gaji yang diterima di bawah upah minimun kota (UMK). (*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top