Disusul sulitnya masyarakat Balikpapan mengajukan sambungan baru PDAM padahal Silpa tinggi. “Beberapa Fraksi menyoroti, agar kepala daerah serius menyikapi manajemen PDAM, setiap tahun seperti ini. Direktur PDAM harus dievaluasi, bisa atau tidak menjalani tugasnya, tanggungjawab kepala daerah dan badan pengawas PDAM (bagaimana), belum melihat kinerja yang bagus saat ini dengan adanya keluhan masyarakat memohon sambungan air bersih,” jabarnya kemudian.
Kemudian soal penanggulangan banjir yang belum tuntas. Utamanya di kawasan langganan banjir sehingga penting bagi pemerintah kota memperhatikan secara serius. Yang keempat, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terkadang bikin stres. Masyarakat Balikpapan menginginkan putra-putrinya mengenyam pendidikan di sekolah negeri namun fasilitasnya terbatas.
“Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas pendidikan lebih serius lagi menambah ruang belajar baru, bahkan untuk memperjuangkan pembangunan sekolah baru, karena populasi penduduk semakin bertambah, sementara jumlah sekolah (negeri) yang ada belum berbanding lurus. Dan itu ada haknya masyarakat untuk menikmati sekolah negeri,” serunya.
Risalah kelima yakni penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang wajib disusun sebelum memulai kegiatan pembangunan. ” DED harus baik supaya saat pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tukasnya.(*)
