Parlementaria

DPRD Balikpapan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019

Rapat paripurna DPRD Balikpapan yang digelar Rabu (8/7/2020) (foto: kotaku.co.id/niken)

KOTAKU, BALIKPAPAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian pendapat akhir Fraksi di ruang rapat, Rabu (8/7/2020).

“Ada enam Fraksi, semua menerima juga menyetujui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 oleh wali kota. Dan saya nyatakan sah. (tapi) ada beberapa catatan yang disampaikan seluruh Fraksi,” jelas Wakil Ketua DPRD Sabaruddin Panrecalle usai memimpin rapat.

Pendidikan, sebut dia, mendapat sorotan tajam. Utamanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online. Kemudian pengelolaan PDAM yang terjadi beberapa bulan terakhir ini, persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi momok. Begitu pula dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal.

Secara akurasi, dalam paripurna, pendapat akhir Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh Suryani, menyetujui dengan catatan Pemerintah Kota Balikpapan dapat segera menindaklanjuti segala sesuatu yang baru mengenai pendidikan, penanggulangan banjir dan kinerja PDAM pipa Manggar. Kedua, sehubungan dengan pandemi Covid 19 agar segera mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Utamanya terhadap kondisi APBD 2020 dan APBD 2021.

Pages: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top