KOTAKU, BALIKPAPAN-Dorong aparatur pemerintah menjalankan reformasi birokrasi, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kaltim menggelar deklarasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi secara virtual, Selasa (25/8/2020). Deklarasi juga diikuti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan dari ruang rapat.
“Ini mengingatkan kembali bahwa korupsi itu sangat berbahaya sehingga semua harus mempunyai integritas punya mental yang kuat untuk mencegah praktik korupsi kolusi dan nepotisme,” seru Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz usai mengikuti deklarasi.
Menurutnya, Balikpapan juga wajib memberikan semangat kepada seluruh aparatur sipil negara baik eksekutif maupun legislatif untuk memiliki mental yang berintegritas. Khususnya inspektorat sebagai badan pemeriksa diharapkan rutin mengingatkan agar dapat mencegah tidak terjadi hal-hal di luar dari reformasi birokrasi.
DPRD Balikpapan dan Pemerintah Kota lanjutnya, hingga saat ini selalu bersinergi dan saling menjaga semangat berintegritas
Dalam deklarasi tersebut Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menyampaikan BPK sebagai objek negara akan melakukan upaya dalam membangun lembaga yang bersih dari korupsi. Kerja sama antar lembaga baik vertikal maupun lembaga di Provinsi Kaltim wajib dilakukan.
Deklarasi tersebut juga diharapkan semakin meningkatkan kinerja BPK, memacu profesional dan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga BPK memberikan manfaat dan komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Bukan sekedar deklarasi atau bukan sekedar simbol atau bukan sekedar penghargaan tetapi benar-benar Kaltim dan Indonesia menjadi negara yang bebas korupsi, transparan dan seluruh aktivitas bisa di tanggung jawabkan kepada masyarakat,” harapnya.
Dalam kesempatan yang sama, dalam deklarasi secara virtual tersebut Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Dori Santosa juga mendorong satuan kerja dapat meraih predikat zona integritas. Yakni predikat kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani.(*)
