Metro

Beberapa Kewenangan Daerah Hilang dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja

hamas Ramadhan
Wali Kota Balikpapan HM Rizal Effendi

KOTAKU, BALIKPAPAN-Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI bergejolak di berbagai daerah. “Kami hormati, ini sudah disahkan oleh DPR RI jadi kalau daerah, kami sempat membuat masukan juga melalui Apeksi Asosiasi Pemerintah Kota bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten,” jelas Wali Kota Balikpapan HM Rizal Effendi, di Balai Kota (7/10/2020).

Terkait hal ini, Rizal menanggapi banyak hal juga yang Pemerintah Kota cermati dari Undang-Undang Cipta Kerja, karena ada bagian yang juga mengurangi kewenangan daerah. Misalnya, ada beberapa perizinan ditarik ke pusat sehingga ada kesan kembali tersentralistik.

“Itu yang kami keberatan pada waktu itu dan kami sampaikan. Dari suara Apeksi bahwa ada nuansa kembali ke pusat lagi, seolah kewenangan daerah dihilangkan,” ucapnya.

Hingga saat ini, semua elemen masyarakat berbagai daerah melakukan aksi penolakan dari UU Omnibus Law Cipta Kerja, dikarenakan UU Cipta Kerja tidak mementingkan kepentingan rakyat.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top