Parlementaria

Fraksi DPRD Balikpapan Soroti Penanganan Banjir

Rapat Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan wali kota tentang Raperda APBD tahun 2021 digelar melalui video conference di ruang rapat gabungan kantor DPRD Balikpapan, Rabu (18/11/2020). (foto:kotaku.co.id/niken)

KOTAKU, BALIKPAPAN-Rapat Paripurna tentang pandangan umum Fraksi DPRD Balikpapan terhadap nota penjelasan wali kota tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 digelar melalui video conference di ruang rapat gabungan kantor DPRD Balikpapan, Rabu (18/11/2020).

“Ini terkait RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Red) terakhir wali kota, ini menjadi konsen semua Fraksi,” jelas Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari usai rapat paripurna.

Dia menuturkan secara umum pandangan umum Fraksi terkait kinerja wali kota masa akhir jabatan masih banyak tugas yang belum terselesaikan. Salah satu contoh permasalahan banjir, yang mana penanganan banjir kuantitasnya belum berkurang.

Selain itu juga, permasalahan infrastruktur dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi sorotan. Apalagi nantinya, APBD tahun 2021 ada Dana Bagi Hasil (DBH) yang mengalami penurunan cukup signifikan sekitar Rp257 miliar dan provinsi Rp15 miliar. “Ini yang menjadi tekanan, beliau harus serius karena ini posisi beliau menjabat. Nah itu yang menjadi penekanan dari Fraksi-Fraksi,” ucapnya.

Sementara itu dengan adanya pemangkasan DBH, maka adanya penekanan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dapat meningkatkan Peningkatan Asli Daerah (PAD). “Awalnya PAD yang disepakati sekitar Rp650 miliar dan kami genjot menjadi Rp715 miliar. Potensi itu ada yang terpenting OPD harus serius dan punya inovasi untuk meningkatkan PAD,” serunya.

Terkait dengan OPD yang memiliki potensi namun belum dimaksimalkan di antaranya dengan pajak dan retribusi daerah. Selain itu juga, anggaran setiap OPD akan ada pengurangan 10 persen untuk bisa menutupi DBH yang berkurang. Sehingga, APBD tahun 2021 yang awalnya disepakati Rp2,1 triliun akan tetapi mengalami pengurangan Rp1,9 Trilyun.

“Sebenarnya ada potensi yang belum dimaksimalkan, itu yang Fraksi sampaikan. Kan sudah recovery (pemulihan, Red) ekonomi, sudah dibuka andai jika vaksin sudah ditemukan. Saya kira tahun 2021 bisa tercapai,” tukasnya.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top