Senada dengan itu, Ketua Komwil yang tak lain Wali Kota Tarakan H Khairul mengatakan terdapat penambahan di antaranya pemulihan ekonomi dalam masa pandemi Covid 19 termasuk beberapa usulan yang berkaitan dengan kepentingan pulau Kalimantan secara keseluruhan sebagai kesiapan menjadi ibu kota negara (IKN). Seperti halnya masalah infrastruktur yang selama ini secara umum Kalimantan masih terbatas. “Masih banyak hambatan, sehingga ini menjadi bagian perhatian kami. Kota-kota di Kalimantan untuk mendorong pemerintah pusat bisa mempercepat proses pembangunan di pulau Kalimantan,” tegasnya.
Khairul menambahkan terkait perizinan, dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law banyak regulasi, banyak RPP yang akan terbit. Sebanyak 11 RPP salah satunya RPP perizinan, tentu perlu diantisipasi karena di dalam pencermatan memang menjadi cepat tapi merugikan pemerintah daerah.
“Itu yang kami cermati bersama-sama dan secara aktif dalam beberapa bulan ini. Pengurus pusat bersama kota se Indonesia aktif memberikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai rancangan RPP itu supaya tidak merugikan daerah-daerah ini,” tegasnya.
Selaras dengan itu, anggota Apeksi, Wali Kota Balikpapan HM Rizal Effendi menuturkan pembahasan mengenai IKN. Kota-kota di Kalimantan diharapkan segera memperbaiki infrastruktur.
Rapat kerja yang berlangsung selama tiga jam dan tetap sesuai dengan protokol kesehatan, dihadiri oleh sembilan lejabat pemerintah kota yakni Pjs Wali Kota Bontang, Wakil Wali Kota Pontianak, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Kepala DPMPSTP Kota Banjarmasin, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Singkawang.
