Metro

KPK Pantau Capaian Program Pemberantasan Korupsi di Balikpapan, Rizal Akui Aset Paling Lemah

hamas Ramadhan
Wali Kota Balikpapan HM Rizal Effendi

KOTAKU, BALIKPAPAN-Kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia ke Kota Balikpapan berkaitan dengan kegiatan rutin setiap triwulan untuk memonitor capaian program pemberantasan korupsi di Balikpapan. Saat ini Balikapapan peringkat kedua capaian monitoring centre for prevention (MCP) yakni pusat pemantauan pencegahan Pemerintah Provinsi Kaltim per 9 Desember 2020 mencapai 48,61 persen.

“Saat ini Balikpapan nilainya kedua setelah bontang. Masih ada beberapa program monitoring centre for prevention, ketemu dengan saya dulu baru bertemu dengan OPD. Dia memandu apa saja masalah yang dihadapi oleh Balikpapan,” tuturnya Wali Kota Balikpapan HM Rizal Effendi di Balai Kota, Kamis (10/12/2020).

Dijelaskan, capaian Kota Balikpapan per area intervensi 9 Desember 2020 yakni perencanaan dan penganggaran APBD 45,82 persen, pelayanan terpadu satu pintu 61,54 persen, managemen ASN 76,75 persen, managemen aset daerah 22,80 persen, pengadaan barang dan jasa 52,55 persen, APIP 41,86 persen, optimalisasi pajak daerah 39,55 persen.

“Ini situasinya. Masih ada yang harus kami benahi aset, pajak, pengawasan. Ini angka sementara, angka ini bisa saja berubah. Karena ini kan triwulan terakhir, ini data sementara jadi bisa saja berubah tadi urutan per daerah juga bisa berubah karena ini data terakhir lalu dievaluasi lagi,” ujarnya.

Adapun OPD terkait yang berhubungan dengan capaian MCP yakni Inspekorat, Bapeda, BKD, BPKAD, DPPST. “Dicocokkan lagi datanya,” ujarnya.

Rizal mengatakan aset yang menjadi banyak persoalan yakni terkait pertanahan yang masih banyak sertifikasi tanah yang belum selesai. “Ditanya apa masalahnya, apakah pendanaan, apakah pengurusan di BPN. Nanti kalau di BPN akan dibantunya, kenapa terhambat,” ungkapnya.

Selain itu yang menjadi sorotan yakni pajak berkaitan dengan pemasangan Tapping Box yang dinilai masih kurang sehingga harus diperbanyak lagi. Walaupun Balikpapan paling tinggi di Kaltim dalam penggunaan Tapping Box. “Pelayanan publik sudah bagus, kami paling lemah di aset karena aset terutama sertifikasi lahan yang banyak persoalan di lapangan selain penganggarannya,” urainya.

Kedeputian pencegahan KPK melakukan verifikasi termasuk dengan kunjungan langsung ke lapangan atas semua kemajuan yang dilaporkan Pemda. Selain monitoring, kemajuan secara berkala, rapat koordinasi di daerah juga dilakukan untuk memastikan kemajuan serta pencapaian dari setiap kabupaten atau kota dan provinsi di seluruh Indonesia.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top