Dari segi sarana, sekolah juga sudah menyiapkan sesuai dengan protokol kesehatan tetapi yang perlu diedukasi yakni praktiknya dalam menjalankan protokol kesehatan seperti halnya bagaimana cara mencuci tangan, penggunaan masker, jangan membawa masker scuba yang sudah tidak direkomendasikan lagi.
“Kami mengantisipasi kerumunannya, yang paling berat menjaga kerumunan. Kemudian yang harus diwaspadai adalah perjalanan mereka yang menggunakan angkutan umum. Nanti kami akan berkerja sama dengan Dishub agar protokol kesehatan harus diterapkan, jangan sampai di sekolah aman, di rumah aman tahu-tahunya di jalan yang tidak aman,” ungkapnya.
Senada dengannya, Kepala Disdik Balikpapan Muhaimin yang mendampingi Wali Kota Balikpapan beserta Tim Satgas dalam melakukan peninjauan simulasi di tiga tempat mengatakan, dari hasil pemantauan, meminta kembali masukan dari para kepala sekolah untuk persiapan belajar di sekolah mulai 11 Januari 2021.
“Pertama adalah sekolah minta masukan dari orangtua, apakah enam daftar periksa sudah dipenuhi sekolah dengan baik. Kemudian sekolah juga melihat kondisi anak apakah orangtua sudah menyiapkan standar protokol kesehatan pada saat datang ke sekolah,” urainya.
Hingga saat ini, pembelajaran tatap muka yang berlangsung untuk tingkat SMP disetujui orangtua sekitar 79 persen. Sedangkan, untuk tingkat SD sebanyak 82 persen. “Tapi bisa berubah karena nanti wali kota dan DKK akan menyampaikan kondisi perkembangan Covid 19 di Balikpapan. Bisa jadi ada perubahan orangtua, apakah akan tetap memilih PTM atau daring,” ujarnya.
Adapun simulasi yang berlangsung selama dua hari mulai 14-15 Desember 2020 untuk tingkat SMP dilaksanakan oleh 23 SMP Negeri dan 12 SMP swasta di Balikpapan, yang secara bergantian hadir ke sekolah. “Besok gantian, mereka yang hari ini daring besok tatap muka. Evaluasi per hari kami lakukan,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Ajahari Z mengatakan hari ini yang mengikuti pembelajaran tatap muka sekitar 450 peserta didik. Ajahari menuturkan apabila ada orangtua tidak setuju pembelajaran tatap muka, maka pihak sekolah tetap memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. “Tidak ada (yang) mengharuskan, itu hak siswa, hak orangtua jika tidak setuju maka kami fasilitasi pembelajaran jarak jauh. Dari segi (kesehatan) guru masih masuk kategori aman,” tukasnya.(*)
