KOTAKU, BALIKPAPAN-Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan mengulas penanaman dan pemeliharaan pohon dan fasilitas umum (Fasum) yang belum diserahkan pengembang perumahan, di ruang rapat, Selasa (12/1/2021).
“Sebenarnya kami sudah sampaikan bahwa pengembang ini ada yang punya niat baik dan ada yang nakal, kami nanti minta data. Kami coba panggil dan memberikan arahan seperti apa kewajibannya yang harus dipenuhi,” ucap Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri usai RPD.
Lanjut politisi Partai Golkar ini mengatakan pengembang jangan hanya membangun hunian tetapi tidak memperhatikan fasum sehingga akan berdampak banjir. Begitu juga terkait izin pengembang, perlu diperketat.
Dalam RDP itu, Alwi ingin mengetahui realisasi kegiatan Dinas Perumahan dan Pemukiman sepanjang tahun 2020.
Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Balikpapan Ir I Ketut Astana mengatakan dalam pertemuan yang digelar oleh Komisi III DPRD Balikpapan membahas penataan dan pemeliharaan pohon
“Ada permintaan dari anggota DPRD Balikpapan bahwa pohon yang sudah tua, yang sudah menggangu fasilitas seperti trotoar agar diremajakan. “Kami akan turun bersama-sama untuk menunjukkan pohon yang mana yang akan kami tebang,” jelasnya.
Agar tidak terjadi silang pendapat, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Karena seperti yang diketahui penebangan pohon dilengkapi izin. “Karena kebijakan itu berasal dari Dinas Perizinan Terpadu yang mendapatkan rekomendasi dari DLH baru bisa dilakukan penebangan pohon,” ulasnya.
