Metro

Gugatan Pilkada Balikpapan Ditolak MK, KPU Bergegas Pleno Penetapan Calon Terpilih

Teks foto: Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha

KOTAKU, BALIKPAPAN-Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) wali kota dan wakil wali kota dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Balikpapan 2020 yang diajukan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (16/2/2021).

Hal itu dibenarkan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan Noor Thoha.

“Seluruh permohonan pemohon ditolak,” ucap Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Selasa malam.

Selanjutnya, KPU Balikpapan melakukan tahapan berikutnya yaitu melaksanakan pleno penetapan calon terpilih.

“Nanti kami rapatkan dan kemungkinan (pleno penetapan calon terpilih) Jumat (19 Februari 2021, Red) di Hotel Novotel, karena waktunya juga terbatas tidak boleh lebih dari lima hari dari salinan diterima. Biasanya hasil putusan diterima sehari setelahnya,” ungkapnya.

Sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19, maka pleno yang akan digelar pukul 14.00 Wita akan jumlah undangan akan dibatasi. Di antaranya calon terpilih, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) termasuk Bawaslu.

“Kemungkinan kami sekitar 75 (undangan,Red),” urainya.

Dari situ, KPU Balikpapan kemudian akan bersurat ke Gubernur Kaltim melalui wali kota Balikpapan untuk pelantikan.

“Pelantikan itu ranahnya gubernur, yang seperti biasanya mengikuti akhir masa jabatan wali kota sebelumnya,” terangnya.

Nantinya dalam pelantikan nama almarhum Thohari Aziz akan ikut diumumkan sebagai wakil wali kota mengingat almarhum merupakan pasangan H Rahmad Mas’ud yang maju sebagai wali kota dalam Pilkada 2020. “Dalam mekanisme penetapan dan pelantikan karena ini pasangan maka disebut, kalau nggak disebut nggak pasangan dong jadinya,” terangnya.

Terpisah, kuasa hukum H Rahmad Mas’ud yakni Agus Amri turut membenarkan bahwa MK menolak permohonan pemohon pada persidangan yang berlangsung, Selasa (16/02/2021).

“Keputusannya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” terangnya.

Agus menyambut baik putusan MK ini, berarti hasil Pilkada Balikpapan tahun 2020 telah sah secara hukum hanya menunggu jadwal pelantikan saja. “Jumat pekan ini KPU akan mengesahkan wali kota terpilih,” tukasnya.

Sementara itu, terkait gugatan yang ditolak MK, Kotaku.co.id mencoba menghubungi nomor telepon seluler Ketua KIPP Ambran selaku pemohon. Namun hingga berita ini diturunkan, panggilan telepon tidak dijawab.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top