Metro

Menuju Pemilu Tahun 2024, KPU Balikpapan Gelar Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

hamas Ramadhan
Teks foto: Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha saat membuka kotak suara tersegel Pilkada tahun 2020 di aula KPU Balikpapan, Sabtu (20/3/2021) (foto:kotaku.co.id/niken)

KOTAKU, BALIKPAPAN-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan menggelar rapat koordinasi dan pembukaan kotak suara tersegel pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Balikpapan tahun 2020, yang dilaksanakan 20-26 Maret 2021 di aula KPU Balikpapan, Sabtu (20/3/2021).

“Menindaklanjuti perintah KPU RI, KPU kabupaten dan kota diminta untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam rangka mempersiapkan pemilu tahun 2024,” ucap Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha kepada awak media.

Lanjut Thoha mengatakan ke depan nanti tidak ada coklit dari rumah ke rumah, karena setiap bulan akan mengupdate seluruh data dengan bekerja sama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan seluruh stakeholder. Seperti halnya berapa meninggal dunia, berapa pendatang yang masuk, berapa yang keluar terus di-update. Sehingga pada gilirannya nanti begitu ada Pemilu data yang dimiliki sudah mendekati valid.

“Kami buka kotak karena ada (data) pemilih-pemilih yang dia datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, tapi dia tidak termasuk DPT itulah yang disebut DPTB. Kami akan keluar kan semua,” ujar Thoha.

Sementara ini, di Balikpapan terdapat 4 ribuan orang yang tidak masuk DPT tapi menggunakan hak pilihnya. “Kami akan cek kebenarannya itu, kemudian kalau betul kami update didata,” serunya.

Walaupun hasil Pilkada sudah ditutup dan hasil pemenang sudah ditetapkan, berdasarkan Undang-Undang No 7 dalam hal KPU membuka kotak itu perlu melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan kepolisian. “Itu bentuk transparasi, jangan sampai nanti KPU diam-diam buka kota nggak ada yang tahu siapa-siapa, sekalipun tidak mempengaruhi hasil tapi orang curiga, bisa jadi masalah baru. Di samping itu secara formil kami melanggar aturan kalau sampai kami membuka kotak tanpa koordinasi,” serunya.

Apabila tidak ada pemutahiran data berkelanjutan, maka pembukaan kotak itu hanya dilakukan manakala ada gugatan dan gugatan itu memerlukan alat bukti yang berada di dalam kotak. Seperti saat persidangan MK dibutuhkan alat bukti, sehingga mengambil alat bukti yang berada di dalam kotak tersebut.

Untuk Pemilu tahun 2024, KPU meminta supaya tahapan awal sudah dipersiapkan 30 bulan sebelum hari pelaksanaan. Maka September 2021 ini akan melakukan tahapan, mulai dari merencanakan anggaran, menyusun regulasi hingga tahapan lainnya. Karena Pemilu 2024 ada pendaftaran partai politik, sehingga tahapan pemilu jauh lebih banyak dari tahapan Pilkada. “Mudah-mudahan itu bisa disetujui,” terangnya.

Selain itu juga, KPU diminta untuk melakukan riset terkait dengan upaya KPU memaksimalkan Pemilu 2024 berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya. Jangan sampai nanti peristiwa yang sudah terjadi terulang kembali, misalnya suara tidak sah banyak ini terulang lagi. Oleh karenanya, KPUlmelakukan riset penyebab terjadinya suara tidak sah banyak. Tentu saja, dibutuhkan banyak pihak untuk dapat terlibat dalam melakukan riset tersebut.

“Kami lagi upayakan untuk mengusulkan anggaran kepada pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi anggaran yang sudah ada sebelum dikembalikan,” paparnya.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top