Corak

Komisi Informasi Pusat-AMSI Teken MoU, Dorong Keterbukaan Informasi

Teks foto: penandatanganan nota kesepahaman Komisi Informasi Pusat-AMSI tentang Peran Media Siber Mendorong Keterbukaan Informasi Publik yang digelar secara virtual (foto:kotaku co.id/ist)

KOTAKU, BALIKPAPAN-Komisi Informasi Pusat dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)
menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (Memory of Understanding/MoU) tentang Peran Media Siber Mendorong Keterbukaan Informasi Publik. Kerja sama ini dalam rangka untuk penguatan tata kelola informasi publik di Indonesia yang digelar secara virtual, Kamis (25/3/2021).

Kerja sama dua lembaga ini didasari pemahaman bersama bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap
penyelenggaraan negara, serta sebagai upaya dalam mengembangkan masyarakat informasi
(information society). Sekaligus kerja sama ini merupakan upaya pemenuhan hak informasi
publik dan hak atas akses informasi publik dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP).

Ketua Komisi Informasi Publik Gede Narayana usai penandatanganan menyampaikan kerja sama ini dapat mendukung keterbukaan informasi publik. “Sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi publik bisa tersiar serta
diinformasikan kepada masyarakat luas,” katanya di Jakarta.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut menyampaikan nota kesepahaman ini untuk memaksimalkan partisipasi publik dalam
pengelolaan negara, terutama dalam mengawasi jalannya program pemerintah dengan informasi yang memadai bagi publik.
“Menyediakan informasi yang memadai itu adalah tanggung jawab media massa. Tapi
informasi yang memadai bisa disajikan, mengandaikan media memiliki akses kepada sumber informasi. Informasi yang memadai itu menyangkut apa saja, termasuk data,” kata
Wenseslaus Manggut.

Ia menambahkan akses terhadap data tidak saja mengembalikan jurnalisme menjadi berkualitas, “Tapi juga membuka kesempatan bagi publik untuk memahami jalannya negara
dalam data dan angka” sambungnya.

Penandatanganan kesepahaman dilanjutkan dengan rangkaian “Dengar Pendapat Publik
Perbaikan Sengketa Informasi Publik” wilayah Indonesia Timur melibatkan AMSI Papua.
Diskusi ini dihadiri 29 perwakilan media anggota AMSI dari Indonesia Timur, akademisi dan NGO.

Pages: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top