KOTAKU, BALIKPAPAN-Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Balikpapan, bagian upaya pemerintah untuk mengendalikan kasus Covid yang meningkat. Khususnya Balikpapan.
“Kami mengikuti anjuran pemerintah pusat, pemberlakuan tidak harus Jawa Bali saja tapi Kaltim harus mengikuti hal yang sama untuk pencegahan,” jelas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan H Abdulloh saat ditemui di kantor DPRD Balikpapan, Senin (5/7/2021).
Abdulloh mengatakan seharusnya Kota Balikpapan melaksanakan PPKM darurat, apabila terjadi pelonggaran itu akan membahayakan, apalagi kasus Covid di Balikpapan sudah menular kepada anak-anak.
“Itu bisa dilakukan, dengan ketertiban dari masyarakat dan penekanan dari pemerintah itu sendiri. Penekanannya agar tidak salah kami ikuti aturan (pemerintah) pusat,” ucapnya.
Politisi Partai Golkar ini menyampaikan Kota Balikpapan harusnya mengikuti PPKM darurat seperti layaknya Pulau Jawa dan Bali. Sesuai dengan edaran surat Satgas Nasional No 14 tahun 2021, bahwa terhitung mulai 3 Juli 2021 sudah diberlakukan persyaratan PPKM mikro darurat untuk Pulau Jawa-Bali.
“Kalimantan pun khususnya Balikpapan harus lakukan itu, kenapa tidak. Toh hanya 20 hari saja,” ujarnya.
Hingga saat ini Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan berbagai upaya untuk penguatan PPKM Mikro, yang berlaku mulai 3-20 Juli 2021 di antaranya pembatasan aktivitas masyarakat hingga pukul 20.00 Wita di pusat perbelanjaan, tempat hiburan termasuk kafe.
Kemudian, pengetatan di pintu masuk Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan dan Pelabuhan Semayang, bagi warga tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal (KTP) Balikpapan wajib melampirkan pemeriksaan PCR.
Untuk itu, masyarakat Balikpapan agar tetap menjalankan prokes sesuai dengan anjuran pemerintah. Guna memusnahkan penyebaran Covid di Kota Balikpapan. Pasalnya, kesadaran masyarakat diperlukan, agar sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah.(*)
