Parlementaria

Abdulloh: Tahapan Pertanggungjawaban APBD 2020 oleh Wali Kota Sudah Dilalui

Rapat paripurna DPRD Balikpapan menyampaikan pendapat akhir Fraksi terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan atas Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 di Ruang Rapat Gabungan DPRD Balikpapan, Senin (19/7/2021) (kotaku.co.id/niken)

KOTAKU, BALIKPAPAN-Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menyampaikan pendapat akhir Fraksi terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 di ruang rapat DPRD Balikpapan, Senin (19/7/2021).

“Kami kan sudah masuk rencana APBD perubahan tahun 2021 dan anggaran murni tahun 2022. Tahapan yang harus dilalui salah satunya, wali kota harus menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 dulu,” jelas Ketua DPRD Balikpapan H Abdulloh usai memimpin rapat paripurna.

Abdulloh mengatakan selama belum ada pertanggungjawaban dari wali kota, maka tidak ada tahapan pembahasan APBD berikutnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Juli 2021, pemerintah daerah wajib menyerahkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD tahun 2022 dan KUPA APBD Perubahan tahun 2021 untuk dibahas.

“Alhamdulillah, tahapan-tahapan pertanggungjawaban APBD tahun 2020 oleh wali kota sudah kami lalui semua,” serunya.

Lanjut Abdulloh menyebutkan, mulai dari nota penjelasan (Nopen) pandangan umum Fraksi , jawaban wali kota dan pandangan akhir Fraksi telah dilaksanakan. Selanjutnya, keputusan yang ditandatangani bersama ini akan dikirim kepada Gubernur Kaltim untuk dilakukan evaluasi, kemudian ditetapkan.

“Baru kami siapkan untuk membahas APBD tahun 2022 dan APBD Perubahan 2021. Itu tujuannya,” ujar Abdulloh.

Ditambahkan Abdulloh, dalam kondisi saat ini pembahasan APBD tidak bisa melalui virtual karena perlu dilakukan komunikasi dua arah, seperti halnya tanya jawab. Sehingga, nantinya diikuti dengan personel OPD yang terbatas, seperti hanya dihadiri kepala dinas, kepala bidang atau sekretaris.

“Mudah-mudahan bisa lancar dan ini harus dilaksanakan karena kalau tidak, APBD tidak ada dan tidak jalan juga. Wajib dilaksanakan,” imbuhnya.

Berbeda dengan RDP dan lainnya bisa dilakukan dengan virtual. DPRD Balikpapan berencana akan melakukan pembahasan APBD dengan meminjam aula gedung parkir. Pasalnya, tempatnya luas dengan sirkulasi udaranya lebih bagus.

“Karena ini kan saling menjaga,” terangnya.

Dalam pembacaan pandangan akhir Fraksi diawali dari Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Nelly Turuallo, Fraksi PDI Perjuangan include PKB disampaikan oleh Muhammad Najib, Fraksi Gerindra disampaikan Siswanto Budi Utomo, Fraksi PKS dibacakan Laisa Hamisa dan Fraksi Demokrat disampaikan Mieke Henny.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top