Ekbis

Bambang Haryo: Tinjau Ulang Aturan Tes Covid-19 dan Vaksin Sektor Transportasi

Bambang Haryo Soekartono (foto:net)

KOTAKU, BALIKPAPAN-Pemerintah diharapkan meninjau ulang persyaratan wajib test PCR dan vaksin untuk penumpang angkutan umum, terutama transportasi antar-pulau, karena dianggap kurang efektif dan efisien. Hal itu disampaikan Pemerhati dan Praktisi Transportasi Logistik Bambang Haryo Soekartono melalui siaran pers, Rabu (22/7/2021).

“Pengguna transportasi publik antar-pulau sebaiknya tidak terhambat dengan persyaratan yang berat. Yang penting terapkan protokol kesehatan dan diawasi ketat selama menggunakan transportasi publik,” jelasnya.

Menurut dia, penumpang yang sudah divaksin tidak perlu tes PCR, kecuali calon penumpang yang belum divaksin. “Cukup satu syarat saja dan prokes diperketat. Banyak negara, transportasi domestiknya hanya cek suhu tubuh,” ujarnya.

Lanjut dia menerangkan, syarat yang memberatkan itu dikhawatirkan sekadar menjadi formalitas. Akhirnya tujuan menjadi tidak jelas dan berpotensi disalahgunakan oleh oknum untuk memalsukan syarat tersebut.

Bagi Bambang Haryo, masyarakat lebih baik didorong menggunakan angkutan umum jika bepergian era pandemi Covid-19 seperti sekarang. “Sebab perjalanannya lebih mudah dipantau daripada yang menggunakan kendaraan pribadi. Penumpang angkutan umum tercatat dalam manifest dan tujuannya jelas sehingga mudah dideteksi, sedangkan kendaraan pribadi sulit dikendalikan dan diawasi,” paparnya kemudian.

Dia mengatakan, menggunakan transportasi umum sama seperti saat masyarakat berada di tempat umum. Di pasar atau mal, masyarakat bahkan bisa berlama-lama dan lebih intens berinteraksi dibandingkan dalam angkutan umum.

“Masuk pasar, orang tidak diminta PCR atau vaksin, bahkan sering tidak dicek suhu tubuhnya. Padahal, satu orang pedagang di pasar bisa berkomunikasi dengan ratusan konsumen. Kalau dalam angkutan umum, orang lebih banyak diam,” tuturnya.

Ia berharap ada perubahan kebijakan yang mempermudah penggunaan transportasi publik sehingga masyarakat mau dan nyaman menggunakannya.

Vaksinasi UMKM
Di sisi lain, Bambang Haryo menyarankan agar pemerintah memprioritaskan vaksinasi untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk pedagang. “Mereka diprioritaskan karena menjadi tulang punggung ekonomi,” tegasnya.

Sebagai catatan, masih menurut Bambang, jumlah UMKM di Indonesia sekira 67 juta unit usaha dengan kontribusi dominan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar 62-63 persen serta jumlah SDM mencapai 97 persen dari total tenaga kerja.

Pemerintah juga diharapkan mempercepat vaksinasi UMKM dengan vaksin terbaik agar yang sering berinteraksi dengan konsumen bisa diselamatkan sekaligus ikut menyelamatkan masyarakat. Dengan begitu, tercipta interaksi sehat antara UMKM dan konsumen. Selain itu, UMKM segera dikucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu saat PPKM Darurat agar tetap eksis.
Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini juga mengusulkan agar PPKM Darurat didukung dengan mitigasi bencana dan program yang lebih jelas. Salah satunya, sosialisasi dan mendata masyarakat yang melakukan isolasi mandiri karena jumlahnya jauh lebih besar dari data kasus Covid-19 yang diumumkan pemerintah.

“Pemerintah seyogyanya ikut memantau dan mendorong warga yang isoman mau memberikan data dengan menginstruksikan pemda (pemerintah daerah, Red) supaya masyarakat yang isoman melapor dan berikan tanda di rumahnya masing-masing, tulis tanggal isoman dan membutuhkan apa. Libatkan ASN, Satgas Covid, dan masyarakat untuk memantau warga isoman,” ujarnya.

Pemda juga bisa menggandeng pengusaha untuk membantu sterilisasi wilayah permukiman dengan penyemprotan disinfektan secara efektif dan efisien. “Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat pada saat isoman dan PPKM Darurat saat ini sehingga hasilnya bisa maksimal,” pungkas Bambang Haryo. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top