AM Yusri menyampaikan Pemkot Balikpapan terus mengupayakan agar program BPJS kesehatan bisa menjangkau seluruh masyarakat. Dan saat ini, ada 300 napi Lapas Balikpapan yang sudah terdaftar.
“Kami harapkan prosesnya bisa cepat dan semuanya bisa memiliki BPJS,” ucapnya.
Sementara itu, Elly Yuzar menilai positif program pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Tidak terkecuali warga binaan Lapas Balikpapan.
“Ini berlaku untuk siapapun, baik warga maupun bukan warga Kota Balikpapan. Tapi tentunya prioritas utama warga Balikpapan,” jelasnya.
Terkait fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan, kata dia tentunya akan disesuaikan dengan rumah sakit yang sudah direkomendasikan.
Sebelum dirujuk ke rumah sakit, warga binaan akan diperiksa terlebih dahulu di klinik yang ada di Rumah Tahanan (Rutan).
“Jika dibutuhkan perawatan lebih lanjut, di sinilah peranan BPJS Kesehatan,” terangnya.
Disebutkan Elly, terdapat 13 Lapas dan Rutan di Kaltim yang memiliki klinik berizin, serta pengakuan sertifikat dapur sehat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim. Salah satunya di Balikpapan.
“Namun di Balikpapan, untuk (klinik) Lapas belum. Makanya kami pacu terus, apalagi Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang Noormini mengatakan, saat ini hampir 100 persen warga Kota Balikpapan sudah memiliki jaminan kesehatan.
Disebutkannya, hingga Maret 2023, tercatat sudah 190 ribu lebih jiwa yang mendapat fasilitas gratis iuran kelas III BPJS Kesehatan dari Pemkot Balikpapan.
“Dan itu dinamis seiring pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan,” pungkasnya. (*)
