KOTAKU, BALIKPAPAN-Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) kembali menyoroti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.
Politisi Partai Gerindra ini mendesak pemerintah menghentikan penerapan PPKM. Menurutnya, tingkat penularan Covid-19 semakin turun setelah PPKM semakin dilonggarkan.
“Sebelum PPKM, 20 Juni lalu, itu kondisinya sudah sama persis dengan jauh sebelum diberlakukannya PPKM. Dan malah sekarang ini lebih rendah daripada saat sebelum punya pikiran PPKM. (tingkat) Kematian sebelum PPKM malah jauh lebih rendah. Ini bukti bahwa PPKM tidak perlu lagi diberlakukan,” ujar BHS melalui keterangan tertulis yang disampaikan, Rabu (25/8/2021), malam.
BHS menjelaskan saat PPKM Darurat yang levelnya lebih tinggi, penambahan kasus Covid-19 malah naik drastis hampir tiga kali lipat dibanding sebelum PPKM, hingga 50 ribu kasus baru dengan kematian sekitar 1.400 sedangkan sebelum PPKM jumlahnya 12 ribu kasus dengan kematian 371.
“Jadi PPKM sementara tidak (perlu) diperpanjang lagi karena rakyat sudah cukup menahan untuk tidak melakukan kegitan. Bila diihat dari data hasil PPKM mulai dari darurat sampai 4 level berikutnya, penurunan kasus baru karena diturunkannya level PPKM,” ungkap mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.
Masih menurut BHS, pemerintah perlu melakukan analisa dampak PPKM yang sudah banyak mengorbankan kondisi rakyat saat ini. Katanya, hingga kini masyarakat sudah mengeluarkan biaya yang demikian besar.
Dijelaskan BHS, PPKM Darurat dimulai 3 Juli 2021 lalu, ada penambahan kasus baru 27.913 dan angka kematiannya 493. “Nah harusnya saat PPKM Darurat, angka Covid-19 menurun. “Tapi kenyatannya bukan menurun, malah menaik,” sambungnya.
Kemudian 25 Juli 2021, kasus baru menjadi 38.679 dengan angka kematian tiga kali lipat, yakni 1.266. Dan setelah PPKM dilonggarkan jadi level 4 hingga 2 Agustus 2021, hasilnya malah membaik, 22.404 dengan angka kematian 1.568.
Kemudian PPKM level berikutnya, 8 Agustus, malah terjadi penurunan kasus baru, menjadi 17.384 dengan angka kematian 1.200. “Ini berarti apa? Semakin levelnya diturunkan PPKM ini, maka kasus baru semakin menurun. Harusnya ini perlu dianalisa oleh pemerintah,” ujar BHS.
