KOTAKU, BALIKPAPAN-Wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Balikpapan Timur Yohanes Patiung mengaku akan getol memperjuangkan pembangunan fasilitas pendidikan di Kelurahan Manggar baru. Berupa sekolah berbasis negeri. Utamanya jenjang SMP.
Bukan tanpa alasan. Menurutnya, dari empat kelurahan di Balikpapan Timur, hanya Kelurahan Manggar Baru yang tidak mempunyai fasilitas sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Yohanes, karib dia disapa menjelaskan, pemenuhan fasilitas pendidikan merupakan salah satu hak yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Tidak hanya di kawasan tengah kota namun juga bagi warga yang berdomisili jauh dari pusat kota. Apalagi jumlah pendaftar sekolah yang membeludak tentu mengakibatkan ketersediaan sekolah menjadi tidak berimbang.
“Sesuai janji pemerintah, tahun 2023 sudah ada perencanaan. Memang baru sebatas kajian DED (Detailed Engineering Design, Red). Harapan kami bisa segera realisasi. Karena warga selalu saja bertanya kapan ada sekolah di wilayah mereka,” ujarnya, Rabu (14/9/2022).
DED merupakan perencanaan yang lebih rinci dan lengkap dalam bentuk gambar beserta spesifikasinya yang siap dilaksanakan di lapangan. Hasil DED bisa dijadikan dokumen lelang.
Masih menurut Yohanes, sebagai anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Balikpapan Timur, penting baginya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat soal pembangunan sekolah. Meski begitu, masyarakat diminta bersabar. Mengingat kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit anggaran. Apalagi saat pandemi Covid-19 lalu, kondisi itu memaksa semua anggaran yang semula telah dialokasikan terpaksa dialihkan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19.
“Bagaimana para RT di Manggar Baru tidak cemburu. Daerah yang berdekatan seperti Manggar, Lamaru dan Teritip punya SMP. Kalau soal lahan, di Manggar Baru juga ada. Tinggal realisasi pembangunannya saja,” ucapnya.
Yohanes memandang, Balikpapan Timur memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan. Sehingga pemerintah kota tinggal menyiapkan anggaran pembangunan sekolah yang menyesuaikan kondisi. Adapun prosesnya bisa secara bertahap agar tidak membebani keuangan daerah.
“Memang tiap tahun selalu persoalan anak (masuk) sekolah ada di mana-mana. Itu karena terbatasnya fasilitas pendidikan. Semoga pemerintah kota mau mendengarkan keluhan masyarakat khususnya Manggar Baru. Jadi sekolah bisa terbangun sesuai aspirasi warga,” tutupnya.(*)
