KOTAKU, BALIKPAPAN-Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan H Nurhadi Saputra mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan maksimalkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal ini terkait serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) P Kota Balikpapan, tahun 2023.
“Kami berharap, dari hasil pembahasan, perencanaan dan penganggaran, betul-betul sesuai target.
Jadi seminimal mungkin Silpa (selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran, Red) itu dikecilkan,” ujar Nurhadi, ditemui usai menghadiri pelepasan 60 atlet bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Balikpapan oleh Wali Kota H Rahmad Mas’ud di Balai Kota, Selasa (17/10/2023).
Para atlet tersebut akan mengikuti Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Bulu Tangkis Kalimantan Timur (Kaltim) 2023 di Samarinda, 18-22 Oktober 2023.
Pelepasan para atlet itu juga dihadiri Ketua Pengurus Kota PBSI Balikpapan Alwi Al Qadri dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DPOP) Kota Balikpapan Ratih Cokorda.
Menurutnya, salah satu indikasi keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Pemkot Balikpapan, dinilai dari serapan anggaran dan selisih Silpa.
“Kalau Silpa itu besar. Berarti penganggarannya itu seolah-olah kurang maksimal.
Makanya kami menyampaikan kepada Pemkot Balikpapan, bahwa pembahasan anggaran itu proses panjang. Jadi jangan sampai dinilai Balikpapan tidak siap,” katanya.
Khususnya, kata dia, terkait dengan semua program pembangunan fisik. Terutama pembangunan drainase.
“Saya anggota Komisi III (membidangi pembangunan) tentu mengetahui laporan kontraktor yang berkeluh kesah tentang proses pembangunan drainase, agak ribet,” ucapnya.
Menurutnya, kendala pekerjaan fisik seperti proyek drainase didominasi proses administrasi.
“Saya membandingkan proyek fisik seperti semenisasi jalan. Rata-rata lebih cepat, selesai duluan semenisasi jalan (proses administrasinya) dari pada drainase,” katanya.
Lebih jauh, Nurhadi berharap pembangunan fisik di Kota Beriman perlu dikebut. Karena sebentar lagi kondisi iklim di Indonesia secara umum akan memasuki musim hujan.
“Takutnya kalau sudah masuk November dan Desember, selain mengejar akhir tahun, dikhawatirkan nantinya kontraktor kelimpungan,” terangnya.
Dinas PU mempermudah proses administrasi, agar semua proyek fisik dapat selesai tepat waktu.
“Selama itu tidak melanggar aturan, tolong ada kebijakan yang mempercepat proses administrasinya.
Namun saya tekankan, tetap mengikuti aturan dan tetap mempertimbangkan asas kehati-hatian,” imbuhnya. (*)
