KOTAKU, BALIKPAPAN-Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) disebutkan akan membawa dampak sosial baru di daerah.
Ya, pemindahan IKN akan diikuti salah satunya peningkatan jumlah penduduk yang signifikan.
Kalau sudah begitu, persoalan sosial yang muncul juga akan meningkat. Mulai dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan penyakit sosial lainnya.
Untuk itu, diperlukan langkah antisipasi dalam menekan dampak yang ditimbulkan.
Perihal itu, Asisten I Kota Balikpapan Zulkifli mengatakan, Pemerintah Kota Balikpapan sudah pernah mencoba mengantisipasi hal tersebut.
Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) yang menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Namun belakangan, peran Satgasus tidak terdengar lagi.
“Saya akan koordinasikan kembali dengan Satpol PP untuk mengaktifkan kembali Satgasus. Termasuk akan menentukan kembali langkah hukum yang akan diambil dalam upaya penanggulangan dampak sosial yang terjadi saat ini,” kata pria yang akrab disapa Zul kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (26/10/2023).
Secara akurasi Zulkifli menyebut, Satgasus PMKS beranggotakan orang terlatih alumni Komando Cadangan (Komcad).
Dalam menjalankan tugas, Satgasus PMKS dilengkapi atribut dan identitas seperti diberikan pakaian khusus. Juga kendaraan khusus untuk patroli secara rutin untuk sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat berkumpul Anjal, pengamen dan lainnya.
Lebih lanjut Zulkifli memastikan, bahwa peran Satgasus cukup efektif, bahkan pernah berhasil mengungkap adanya kasus eksploitasi anak yang dilakukan oleh seorang ibu di kota Balikpapan.
“Satgas ini sudah pernah dibentuk dan sangat efektif tapi dari informasi yang kami terima ini ada perubahan, makanya saya akan mendorong kembali Satpol-PP PP untuk mengaktifkan kembali, dan kalau perlu ini ditambah dan dikuatkan,” pungkasnya (*)
