KOTAKU, BALIKPAPAN-Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang ditetapkan di Kalimantan Timur (Kaltim) membawa berkah bagi daerah sekitarnya.
Tak terkecuali Kota Balikpapan yang bakal mendapat buah manisnya. Pasalnya, Kota Balikpapan merupakan pintu gerbang Kaltim dan menjadi beranda utama IKN Nusantara.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan H Muhaimin saat ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, terkait penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud, atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Balikpapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.
Rapat Paripurna itu juga dirangkai pembahasan tentang Sistem Kesehatan Daerah, serta Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kota dalam wilayah Kota Balikpapan.
Dalam rapat tersebut juga dirangkai dengan pengumuman usulan pengangkatan Laisa Hamisah sebagai unsur pimpinan DPRD Kota Balikpapan, melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menggantikan posisi Subari.
Rapat Paripurna dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Balikpapan, Senin (30/10/2023).
“Untuk IKN sekarang lebih banyak melaksanakan kegiatan menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Red). Untuk Daerah lainnya belum.
Namun dukungan dari pemerintah pusat untuk program IKN akan disinergikan melalui PPN/Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Red),” ujar Muhaimin.
Dalam hal ini, kata dia, Pemkot Balikpapan telah mengusulkan beberapa program pembangunan infrastruktur Kota Beriman.
Misalnya, Pemkot Balikpapan telah mengusulkan pemenuhan air bersih yang bakal dikerjasamakan dengan pembangunan Waduk Sepaku Semoi, di IKN Nusantara yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).
Selain itu, Muhaimin menyebut Pemkot Balikpapan juga telah mengusulkan peningkatan infrastruktur lainnya, serta yang tak kalah penting, adanya upaya bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menjalankan program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Ya tentu kami mengusulkan banyak hal,” pungkasnya. (*)
