KOTAKU, BALIKPAPAN-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder dengan tema Posisi Stakeholder dalam menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bersih di Kota Balikpapan.
Kegiatan ini digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (31/7/2024).
Menghadirkan narasumber, antara lain Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Balikpapan Slamet Riyanto, Manajer Hukum Demokrasi dan HAM Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Gulfino Guevarrato, Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan Sugianto, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Balikpapan (Uniba) Mangara Maidlando Gultom.
Ketua Bawaslu Kota Balikpapan Wasanti mengatakan rakor ini merupakan rangkaian sosialisasi pengawasan oleh Bawaslu, yang dilaksanakan sepanjang tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, hingga menjelang tahapan pencalonan peserta Pilkada.
“Ada 38 sosialisasi dan rakor yang dilaksanakan Bawaslu, baik tingkat kecamatan dan tingkat kota.
Untuk tingkat kecamatan, kami melakukan dua kali sosialisasi setiap kecamatan,” ujar Wasanti, ditemui di sela-sela kegiatan.
Dia menjelaskan, sosialisasi dan rakor pengawasan dilakukan sebelum masa tenggang waktu pencalonan peserta Pilkada.
“Agar waktu pencalonan, kami fokus memasuki tahapan yang lumayan krusial, yaitu masa kampanye.
Dan memang idealnya sosialisasi dilakukan sejak awal. Sehingga saat masa kampanye, masyarakat sudah paham tugas dan kewajibannya,” ungkapnya.
Menurut Wasanti, ada beberapa stakeholder Bawaslu yang penting untuk menciptakan suasana Pilkada bersih.
Yakni, dari instansi vertikal Kejari, Non Govermental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan dari pemerintah.
“Karena ini mewakili seluruh elemen. Kalau kejaksaan akan berbicara penegakan hukum ketika memasuki masa kampanye.
NGO terkait dengan penyelenggaraan Pilkada yang benar,” ucapnya.
Sementara itu, akademisi dilibatkan untuk memberi gambaran penyelenggaraan Pilkada dari sisi keilmuan, dan pemerintah menjadi salah satu elemen penting sebagai pendistribusian anggaran Pilkada.
“Sehingga mereka akan memberikan masukan dari perspektif pemerintah kota. Jadi ini memang lumayan komplit,” ulasnya.
Ia menyampaikan, rakor membahas berbagai isu penting dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024, dengan harapan agar bisa berjalan dengan jujur, adil dan bersih.
“Kami juga mengundang partai politik sebagai pendukung calon peserta Pilkada. Karena di Kota Balikpapan tidak ada peserta perseorangan.
Intinya berbicara mengenai isu-isu selama Pilkada. Mulai dari netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara, Red), ujaran kebencian, antisipasi berita hoaks, politik uang dan lain-lain,” tutupnya. (*)
