KOTAKU, BALIKPAPAN-Setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berhasil dibentuk dengan proses yang alot, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan terus memperkuat fungsinya dengan membentuk sejumlah badan pendukung yang berperan penting dalam mendukung tugas legislatif.
Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri, menyampaikan bahwa badan-badan tersebut mencakup Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan Badan Kehormatan (BK).
Menurut Alwi, penyusunan struktur dan anggota di tiap badan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat.
Setiap badan akan diisi perwakilan anggota DPRD dari berbagai fraksi, demi terciptanya representasi yang merata.
Alwi menegaskan, keterbukaan menjadi prioritas dalam proses ini agar setiap anggota memahami tanggung jawab sesuai kebutuhan masyarakat Balikpapan.
“Kami berkomitmen agar susunan alat kelengkapan dewan (AKD) ini transparan dan inklusif. Struktur ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi harus mencerminkan aspirasi publik serta kepentingan bersama,” ujar Alwi kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).
Pembentukan badan-badan ini memiliki peran krusial dalam mendukung program-program DPRD.
Banggar, misalnya, akan membantu pengaturan anggaran untuk program prioritas yang mendukung visi pembangunan Balikpapan.
Banmus bertugas mengatur jadwal kegiatan dan koordinasi antar komisi dan badan, sementara Bapemperda akan fokus menyusun regulasi baru yang relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
Badan Kehormatan bertanggung jawab menjaga etika dan kehormatan anggota DPRD serta menangani masalah disiplin.
Alwi berharap pembentukan AKD dan badan pendukung ini dapat memaksimalkan kinerja DPRD Balikpapan dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan setiap komisi dan badan di DPRD Balikpapan dapat bekerja secara efektif sesuai aspirasi masyarakat,” katanya.
Lanjut dia menambahkan, pembentukan AKD ini diharapkan mempercepat pembangunan di Balikpapan, khususnya dalam mengawasi program-program pemerintah daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Alwi menyatakan bahwa langkah ini penting untuk memperkuat DPRD dalam mendukung pemerintah dan mewujudkan aspirasi warga. (*)
