KOTAKU, BALIKPAPAN-Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya transformasi pelayanan kesehatan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025.
Pandangan strategis Fraksi Partai Golkar disampaikan Gasali dalam Rapat Paripurna yang digelar di aula Gedung Parkir Klandasan, Senin (18/11/2024). Membahas dua agenda penting atas Nota Penjelasan Wali Kota terkait Raperda APBD tahun 2025 dan Raperda Pembangunan Industri Kota Balikpapan.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri didampingi Wakil Ketua DPRD Balikpapan yakni Yono Suherman dan Muhammad Taqwa. Dan dihadiri sebagian besar anggota DPRD Balikpapan.
Tak kalah penting, kehadiran Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir bersama Sekretaris Daerah H Muhaimin dan sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga turut memberikan dukungan.
Fraksi Golkar menegaskan perlunya perbaikan dan pengembangan sarana serta prasarana di seluruh Puskesmas di Balikpapan. Hal ini dinilai krusial untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas.
“Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan harus terus diperkuat, baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia,” ujar Gasali.
Selain infrastruktur, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui posyandu.
Dengan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk mengaktifkan kembali kegiatan posyandu di setiap RT. Posyandu dinilai mampu memberikan edukasi kesehatan dan layanan preventif, terutama bagi ibu hamil, balita, dan lansia.
Masih berkaitan dengan kesehatan, program gratis BPJS kesehatan yang selama ini menjadi salah satu kebijakan unggulan Pemkot Balikpapan, didorong untuk dievaluasi.
Menurutnya, evaluasi mendalam diperlukan agar program ini tepat sasaran.
“Penerima bantuan harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan evaluasi yang menyeluruh, manfaat program BPJS gratis akan lebih terasa oleh masyarakat yang paling membutuhkan,” jelas Gasali.
Dengan pandangan ini, Fraksi Golkar terus mendorong Pemkot Balikpapan untuk menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan kota.
Ya, kesehatan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Dan 2025 merupakan tahun kelima implementasi RPJMD 2021-2026.
Oleh karena itu, Fraksi Golkar menegaskan Pemkot Balikpapan untuk fokus terhadap penyelesaian target kinerja yang telah dirancang. (*)
