KOTAKU, BALIKPAPAN-Dengan tujuan menarik investor, Fraksi Nasdem satu dari total enam Fraksi DPRD Balikpapan yang ikut menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi untuk disahkan menjadi Perda.
Seperti yang disampaikan Fera Yulianti yang bertugas sebagai juru bicara Fraksi Partai Nasdem dalam Rapat Paripurna yang digelar di aula Gedung Parkir Klandasan, Selasa (11/2/2025).
Adapun regulasi ini disusun guna menarik investor dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kota serva meningkatkan daya saing Balikpapan sebagai pusat ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim).
Terutama sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Regulasi ini akan memberikan kepastian hukum serta kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.
Dengan adanya insentif dan kemudahan ini, kami berharap lebih banyak investasi yang masuk, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor ekonomi strategis,” ujarnya.
Implementasi dari kebijakan ini akan dilakukan dengan memberikan insentif berdasarkan kriteria tertentu, mencakup sektor prioritas seperti infrastruktur, logistik, dan industri kreatif.
Beberapa kemudahan yang diatur dalam Perda ini termasuk pemangkasan birokrasi perizinan, keringanan pajak daerah, serta dukungan akses lahan bagi investor yang memenuhi syarat.
Fraksi Nasdem juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar insentif yang diberikan benar-benar membawa dampak positif bagi perekonomian daerah.
“Kami ingin agar investasi yang masuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan hanya keuntungan bagi investor,” tambahnya.
DPRD berharap kebijakan ini dapat menjadikan Balikpapan lebih kompetitif dan ramah investasi, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Lebiih dari itu, Fraksi Nasdem juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Perda tersebut. Serta tepat sasaran agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
“Kami tidak ingin kebijakan ini justru menguntungkan segelintir kelompok. Insentif harus diberikan kepada investor yang benar-benar berkontribusi bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Mekanisme evaluasi berjalan dengan baik. Jangan sampai ada investasi yang hanya menguntungkan investor tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat Balikpapan,” tambahnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong adanya kerja sama yang lebih erat antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga akademik dalam mendukung investasi berkelanjutan. Regulasi ini diharapkan tidak hanya menarik modal, tetapi juga mendorong inovasi, pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan dan industri kreatif. (*)
