KOTAKU, BALIKPAPAN-Cegah penyimpangan, DPRD Balikpapan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpaoan dan Pertamina Patra Niaga Kalimantan mencocokkan data warga yang berhak menggunakan elpiji subsidi 3 Kilogram (Kg).
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan, Bagian Perekomian Sekretariat Daerah Kota (Sedakot) Balkpapan, Pertamina Patra Niaga Kalimantan, serta LSM Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (Lidik) guna membahas permasalahan utama yakni kelangkaan elpiji 3 Kg yang membuat harganya selangit.
RDP digelar di gedung DPRD Balikpapan, Rabu (12/2/2025).
DPRD meminta agar Pertamina segera melakukan sinkronisasi data dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan guna memastikan distribusi gas subsidi ini tepat sasaran.
Fauzi Adi Firmansyah menegaskan bahwa ada tiga kategori penerima manfaat elpiji subsidi. Meliputi rumah tangga, usaha mikro, serta petani dan nelayan. Namun, dia menemukan bahwa pendataan penerima dari kalangan rumah tangga belum optimal.
Hal ini berpotensi menyebabkan elpiji 3 Kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru jatuh ke tangan yang tidak berhak.
“Kami melihat adanya ketidaksesuaian dalam pendataan penerima elpiji bersubsidi, khususnya untuk kategori rumah tangga. Oleh karena itu, kami meminta agar Pemerintah Kota dan Pertamina segera menyinkronkan data penerima manfaat.
Dengan begitu, distribusi elpiji 3 Kg dapat lebih terkontrol dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Fauzi ketika diwawancarai wartawan.
DPRD juga menekankan bahwa kelangkaan elpiji 3 Kg yang kerap dikeluhkan masyarakat dapat diminimalisir jika data penerima lebih akurat.
Menurut Fauzi, salah satu penyebab utama terjadinya kelangkaan yakni adanya pembelian yang tidak terkontrol akibat lemahnya sistem pendataan.
Oleh karena itu, DPRD Balikpapan merekomendasikan agar data penerima diperbarui secara berkala dan disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan.
Lebih dari itu, DPRD Balikpapan juga mendorong adanya pengawasan ketat dalam distribusi elpiji bersubsidi. Fauzi menekankan bahwa penyaluran elpiji benar-benar terkontrol agar tidak terjadi penyimpangan, seperti penyaluran kepada pihak yang tidak berhak atau bahkan penyalahgunaan oleh oknum tertentu.
“Kami berharap dengan adanya sinkronisasi data, distribusi elpiji 3 Kg di Balikpapan bisa lebih efektif dan tidak ada lagi laporan mengenai kelangkaan atau ketidaktepatan sasaran penerima.
Langkah ini penting agar subsidi yang diberikan oleh pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil,” pungkasnya. (*)
