KOTAKU, BALIKPAPAN-DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna di aula Gedung Parkir Klandasan, Senin (21/4/2025) dengan membahas tiga agenda penting.
Salah satunya menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 2024.
Fraksi NasDem tidak cuma kasih apresiasi, tapi juga tegas kasih catatan kritis untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Dalam rapat tersebut Fraksi NasDem menyatakan LKPj merupakan evaluasi serius soal kinerja yang langsung berpengaruh terhadap warga.
Fraksi NasDem menyoroti buruknya pembangunan gedung DPRD yang dinilai jauh dari rencana. Proyek pengendalian banjir, seperti DAS Ampal, juga belum kasih dampak nyata buat warga.
“Banjir masih saja jadi musuh warga. OPD terkait harus dievaluasi,” tegas Vera Yulianti saat membacakan Rekomendasi Fraksi NasDem.
Proyek Rumah Sakit Sayang Ibu juga dikritik karena dianggap bikin warga sekitar resah. Kajian sosial dan lingkungannya dinilai tidak nyambung dengan kenyataan di lapangan.
Pelayanan air bersih dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) juga jadi sorotan.
Warga masih sering susah dapat air, bahkan ada diskriminasi dalam pemasangan instalasi.
NasDem juga minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tegas soal sekolah yang masih narik iuran lewat komite buat acara perpisahan. “Ini bisa masuk pidana pemerasan,” kata Vera.
Sistem BPJS Kesehatan di rumah sakit juga kena kritik, terutama aturan batas rawat inap cuma tiga hari, yang dinilai melanggar Perpres No 82 tahun 2018.
Lebih lanjut, Fraksi NasDem minta serapan anggaran pendidikan dan kesehatan lebih merata sepanjang tahun. Belanja tidak langsung juga perlu diperketat dan tepat sasaran.
Untuk pendapatan, Pemkot Balikpapan diingatkan untuk serius menngoptimalkan potensi PAD, terutama dari pajak hotel, restoran, dan retribusi daerah.
“Harus diawasi ketat, biar pendapatan daerah maksimal,” tegas Vera.
NasDem berharap semua kritik ini jadi bahan pembenahan serius, supaya Balikpapan makin layak huni dan warganya makin sejahtera. (*)
