KOTAKU, BALIKPAPAN-Momen Hari Buruh Internasional atau May Day di Balikpapan tahun ini, DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan membuka dialog dengan perwakilan Federasi Serikat Buruh di Balikpapan.
Kegiatan dikemas dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat gedung DPRD, Kamis (1/5/2025).
Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qodri, memimpin langsung jalannya diskusi yang dihadiri Wakil Wali Kota (Wawali) DR H Bagus Susetyo, anggota Komisi IV DPRD, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Tujuannya untuk mendengarkan keluhan, menyerap aspirasi, dan mencari solusi nyata untuk persoalan ketenagakerjaan di Kota Minyak, julukan Kota Balikpapan.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu penting mencuat, mulai dari perlindungan hak pekerja, keberadaan tenaga kerja asing (TKA), hingga keterlambatan implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Disabilitas.
Para pengurus juga menyerahkan petisi yang berisi tuntutan-tuntutan, mulai dari penguatan LKS Bipartit di perusahaan, peningkatan pemahaman hukum ketenagakerjaan, hingga perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik ketenagakerjaan di lapangan.
“Saya menyambut baik semangat kawan-kawan buruh untuk berdiskusi.
Ini bukan soal demo atau aksi, tapi soal membangun komunikasi agar setiap kebijakan bisa tepat sasaran,” ujar Alwi.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SPSB) Balikpapan Budi Satria, menegaskan bahwa forum ini hadir bukan untuk memprovokasi, tapi untuk menyatukan suara para pekerja.
Dia menyoroti lemahnya penegakan aturan ketenagakerjaan dan ketidaksiapan pekerja lokal dalam menghadapi kebutuhan proyek strategis nasional seperti RDMP.
“Kami butuh sinergi nyata antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja.
Kalau aturan tidak ditegakkan dan komunikasi tersumbat, yang dirugikan ya semuanya,” ujar Budi.
Di sisi lain, Pemkot Balikpapan melalui OPD terkait mengaku siap menindaklanjuti masukan dari serikat buruh.
Bagi pemerintah, May Day bukan sekadar peringatan seremonial, tapi momen penting untuk mengevaluasi kondisi riil para pekerja di lapangan.
Selain isu ketenagakerjaan, rapat juga sempat memanas saat membahas absennya Kepala BPJS Kesehatan Balikpapan.
Alwi menyayangkan ketidakhadiran tersebut karena banyak keluhan peserta BPJS yang butuh penjelasan langsung.
Alwi pun berjanji akan menjadwalkan ulang pertemuan agar BPJS Kesehatan bisa hadir dan menyampaikan klarifikasi.
Tak hanya itu, Alwi juga menyoroti persoalan klasik di dunia pendidikan, yakni soal tambahan seragam sekolah yang dibebankan kepada orang tua.
Dia menegaskan, tidak boleh ada oknum sekolah yang mengambil keuntungan dari kebijakan seragam yang sudah ditanggung pemerintah.
“Jangan sampai ada yang memanfaatkan. Kami akan minta Dinas Pendidikan bertindak cepat,” tegasnya.
Ruang diskusi yang terbuka dan penuh semangat dalam RDP ini diharapkan jadi titik awal dari perbaikan berkelanjutan.
DPRD dan Pemkot sepakat untuk terus membuka ruang dialog, mengawal aspirasi, dan mendorong aksi nyata agar kesejahteraan buruh dan masyarakat Balikpapan semakin baik. (*)
