KOTAKU, BALIKPAPAN-Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan Andi Arif Agung memandang perlunya sinkronisasi kebijakan dan regulasi pendaftaran tanah antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, hal ini terkait dengan dukungan daerah terhadap program Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Menurut sebagian pihak merasa enggak sinkron (pendaftaran tanah) dengan regulasi IMTN (Izin Membuka Tanah Negara, Red),” ujar Andi Arif Agung yang biasa disapa A3, ditemui di gedung DPRD Kota Balikpapan, Kamis (5/10/2023).
Adapun upaya sinkronisasi kebijakan dan regulasi terkait pendaftaran pertanahan, dikupas secara lengkap melalui diskusi dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (4/10/2023).
Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN) Supardy Marbun dan Kasubdit Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Tomi Kristian.
Selain itu, FGD juga diikuti Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari dan pada anggota DPRD Kota Balikpapan, seperti H Iwan Wahyudi, H Danang Eko Susanto dan Sri Hana serta Simon Sulean.
Menurut A3, selama ini kecamatan dan kelurahan menjadi Leading Sector dalam rangka menghasilkan produk hukum berupa IMTN.
“Namun di sisi lain, sering kali tidak Match (tidak sesuai) terhadap teknis pendaftaran PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Red), yang dilakukan BPN (Badan Pertanahan Nasional, Red),” ungkapnya.
A3 menyebut, hal inilah yang kemudian membutuhkan sinkronisasi untuk menyatukan persepsi dan frekuensi, supaya pelaksanaan teknis pendaftaran tanah yang terjadi di lapangan, bisa berjalan dengan lancar.
“Karena program PSN ini ditargetkan sampai akhir tahun bisa 100 persen, meskipun faktanya hari ini progresnya (secara nasional) baru 16 persen,” pungkasnya. (*)
