KOTAKU, BALIKPAPAN-Penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan hingga kini masih alot. Sejak susunan fraksi sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 diumumkan melalui rapat paripurna yang digelar Kamis (17/2/2022), hingga kini belum ada titik terang hasil reshuffle alias perombakan, akan diumumkan. Bukan tidak mungkin kondisi itu mempengaruhi kinerja anggota DPRD Balikpapan.
Terkait itu, Ketua Partai Gerindra Balikpapan yang juga anggota DPRD Balikpapan Muhammad Taqwa angkat bicara. “Itu salah satu dampaknya. Karena seyogyanya bulan ini harusnya sudah menyusun program kerja salah satunya RDP (Rapat Dengar Pendapat, Red),” ujarnya ditemui di gedung DPRD, Selasa (8/3/2022).
Program kerja lainnya yakni pengawasan dengan terjun langsung melihat kondisi di lapangan. Apalagi saat ini, Pemerintah Kota Balikpapan mulai membangun sarana pendidikan yakni gedung sekolah baru untuk jenjang SMP berbasis negeri di kampung atas air Balikpapan Barat.
“Jadi fungsi pengawasan harus tetap melekat. Jangan biarkan ada kekosongan. Sehingga bila terjadi masalah di tengah masyarakat, minimal bisa dicarikan solusi. (hingga) Hari ini terjadi kekosongan, yang definitif unsur pimpinan. Harusnya 1 Maret kemarin sudah ada AKD, siapa yang ditunjuk ketua komisi. Ini yang kami anggap tidak efektif dan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat,” ulasnya menggebu.
Dia memandang, AKD yang merupakan momentum dua tahun setengah, kali ini cukup banyak menyita waktu. Taqwa menerangkan, sejatinya Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Balikpapan menetapkan agenda AKD 22-24 Februari 2022. Kemudian mengalami penyesuaian menjadi 24-28 Februari 2022. “Semua sudah berjalan sesuai mekanisme dan Tatib (tata tertib, Red) bahwa AKD (akan ditetapkan) 1 Maret kemarin,” ulasnya. Belakangan, rapat penetapan AKD diskors.
Baginya, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan kalau mau duduk bersama melalui musyawarah. “Karena muara dari semua ini untuk kepentingan bersama dan kepentingan masyarakat Balikpapan,” ujarnya meneduhkan.
Sampai hari ini, Taqwa dan Fraksi Partai Gerindra mengaku menunggu waktu penetapan AKD. “Sesuai amanah Tatib, ketika diskors maka otomatis terikat durasi. Kalau pun ada dinamika politik yang berkembang di dalamnya itu hal yang biasa menurut saya. Sekali lagi demi kepentingan masyarakat. Jadi mekanisme Tatib harus dijalankan, ayolah duduk bersama, merumuskan bersama, hilangkan ego kepartaian. Duduk bersama untuk kemaslahatan bersama, untuk kepentingan masyarakat. AKD bukan pertandingan, kebersamaan yang ingin kami bangun,” tegasnya.
Demi kebersamaan itu pula, lanjut Taqwa, Fraksi Partai Gerindra mengaku tidak menargetkan posisi tertentu dalam AKD. “Tidak ada target apa-apa, ayo (lakukan) pemerataan,” lugasnya. Ia pun meyakini tiap fraksi akan mengutus kader terbaiknya untuk mengisi formasi AKD. “Kalau AKD sudah selesai, semua bisa bekerja bareng. Karena semua yang duduk di DPRD Balikpapan dipilih oleh masyarakat. Tentu ada amanah, ada harapan dari masyarakat dari Dapil (daerah pemilihan, Red) masing-masing,” pungkasnya. (*)
