KOTAKU, BALIKPAPAN-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Balikpapan, H Ali Munsjir Halim menilai pengendalian transportasi jelang Idulfitri akan berdampak secara ekonomi khususnya para pelaku usaha menengah dan kecil.
“Katanya mau pemulihan ekonomi, malah transportasi dilarang beroperasi. Nah perusahaan transportasi nanti bayar Tunjangan Hari Raya (THR) pakai apa,” ujarnya saat dihubungi Kotaku.co.id melalui pesan singkat, Minggu (18/4/2021).
Lanjut anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat ini menuturkan dampak ekonomi mikro di daerah terhambat, karena tidak bisa melakukan kegiatan ekstra selama Ramadan dan hari raya.
“Momen mudik saja banyak bisa menambah penghasilan, kalau masalah Covid 19 dan jenis lainnya kan bisa dilakukan beberapa ketentuan, bagi kendaraan darat , udara, laut, harus rapid antigen, GeNose dan PCR sebelum naik ke kendaraan atau pesawat dan kapal laut. Setibanya di daerah mudik wajib rapid kembali.
Nah semua biaya jadi kewajiban yang mau mudik, termasuk biaya rapid keluarga yang didatangi Mudik. Inikan juga menjadi ajang untuk menghambat atau memutus mata rantai penularan virus,” ungkap Ali Munsjir.
Tahun 2020 lalu, lanjutnya, pemerintah memberi kelonggaran aturan setelah Ramadan, dan itu dianggapnya sebagai upaya menghidupkan ekonomi rakyat. Namun, pada akhirnya ternyata ekonomi tidak naik. Sebaliknya, malah semakin banyak yang terpapar karena tidak disiplinnya masyarakat, termasuk petugas tidak banyak menindak.
“Nah saat ini kan sudah melandai, artinya sepanjang tracing dan prokes dijalankan sampai ke kampung dan desa oleh tim gugus tugas, maka InshaAllah akan terjadi pemutusan rantai penularan covid 19 ini, ekonomi dari tingkat desa sampai ke kota akan semakin membaik,” jelasnya.
Kembali Munsjir menuturkan, masyarakat jangan melihat dari pengusahanya, tapi efek domino seperti supir, pilot, kapten kapal, juru mudi lokomotif. Termasuk pekerja transportasi lainnya. Lain pula, penjual asongan di terminal, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api sampai ke desa-desa di mana tujuan dari mudik.
“Jangan dilihat hanya 7 -10 hari, lihat tiap jamnya 10 hari x 24 jam 240 jam kali dengan nilai tambah dari aktivitas ekonomi. Tugas pemerintah dan wajib bagi pemudik, untuk mentaati pencegahan dengan rapid test antigen, PCR dan lain-lain dengan biaya masing-masing sebagai risiko mudik,” tutupnya.(*)
