KOTAKU, BALIKPAPAN-Gabungan mahasiswa Balikpapan yang mengatasnamakan Aliansi Kota Minyak melakukan Long March dari simpang tiga Plaza Balikpapan menuju Balai Kota dan DPRD Kota Balikpapan melakukan aksi demonstrasi, Senin (5/9/2022). Menyuarakan penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM),
Aksi itu merupakan buntut dari kenaikan harga BBM yang secara resmi diumumkan Presiden RI Joko Widodo, Minggu (4/9/2022) sore.
Massa tiba di Gedung DPRD Balikpapan sekira pukul 16.00 Wita. Dalam aksinya, pendemo juga membawa dump truk untuk mengangkut sound system.
Setibanya di lokasi aksi, pengunjuk rasa langsung membakar ban mobil bekas tepat di tengah jalan Jenderal Sudirman, depan Gedung DPRD Balikpapan dan Balai Kota Balikpapan. Api berkobar dan asap hitam membumbung tinggi. Aksi itu disambut tepuk tangan dan pekikakan turunkan harga BBM.
Sejurus dengan itu, satu demi satu para orator naik ke atas bak dump truk untuk menyampaikan aspirasinya. Koordinator Aksi Aliansi Kota Minyak Balikpapan, Hijir Ismail menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM, berdampak kepada kebutuhan pokok lainnya. Harga komoditas di pasar pasti terganggu.
Ada beberapa poin tuntutan yang diminta secara tegas menolak kenaikan harga BBM subsidi. “Kedua mendorong payung hukum yang jelas untuk pengguna BBM subsidi bagi masyarakat, ketiga menuntut presiden dan DPR RI untuk mengevaluasi BPH Migas karena gagal menjalankan fungsinya melakukan pengaturan dan penyediaan serta distribusi BBM,” jelasnya.
Dia juga meminta BPH Migas memberikan pengawasan terhadap pendistribusiannya. “Karena percuma diberikan subsidi namun tidak diawasi, oleh karena itu presiden bilang 70 persen masyarakat yang mendapat BBM itu orang mampu karena tidak ada pengawasan ketat,” sebutnya.
Hijir juga menuntut penegakan hukum terkait dengan kuota dan kelangkaan BBM yang kerap terjadi di Balikpapan. “Di Kaltim pemerintah sudah paham terkait berapa yang didapat kuota BBM, akan tetapi kemudian ada kelangkaan solar, antrean panjang karena salah satu indikaisnya adalah kecurian migas, itu yang menjadi wanti-wanti dari mahasiswa,” jelasnya.
Kemudian pendemo juga mendesak pemerintah dalam mengambil sikap untuk kebutuhan minyak di Indonesia. Dan, menjaga stabilitas harga pokok.
“Ini yang kembali saya tekankan karena dengan naiknya BBM otomatis harga sembako naik. Kemudian menuntut komitmen Pemkot Balikpapan dalam penindak tegas mafia migas di Kota Balikpapan karena melihat aksi sebelumnya aksi menolak mafia solar. Ini kami mau komitmen pemerintah.” ucapnya.
Aksi itupun menuntut agar Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud serta Ketua DPRD Kota Balikpapan H Abdulloh turut hadir menemui para peserta aksi. Keduanya pun terlihat menerima tuntutan itu dan duduk bersama peserta aksi di depan Balai Kota Balikpapan.
Dalam kesempatan itu Abdulloh mengatakan bahwasanya perlu dipahami keputusan pemerintah pusat itu adalah Undang-Undang. “Kami dari daerah tidak dapat berbuat apa-apa. Kami hanya bisa menyampaikan. Tapi kalau menolak kami tidak bisa menolak Undang-Undang,” jelss Abdullah.
Lebih lanjut dia juga berupaya untuk menyampaikan aspirasi dari para peserta ke pemerintah pusat.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang disampaikan oleh peserta aksi. Dikatakanya bahwa semua sepakat bahwa kondisi yang disampaikan peserta aksi juga dirasakan seluruh bangsa Indonesia.
Semua kebijakan wewenang pemerintah pusat. “Saya saya tahu perasaan semua dan khususnya warga Kota Balikpapan terhadap dampak kenaikan BBM.
Aspirasi semua ini, tentunya kami sepakati akan disampaikan kepada pemerintah pusat apa yang menjadi keinginan warga Kota Balikpapan,” tutupnya. (*)
