KOTAKU, BALIKPAPAN-Pembahasan anggaran yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan visi misi wali kota terpilih.
“Kami harus tetap sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) visi misi wali kota,” jelas Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan, Kamis (5/8/2021).
Alwi mengatakan salah satu visi misi wali kota yakni penanganan banjir, pembangunan rumah sakit yang ada di Balikpapan Barat dan di Balikpapan Timur dan pembangunan sekolah.
“InsyaAllah tahun 2022 akan dibangun (rumah sakit) di Balikpapan Barat. Sudah ada anggarannya,” imbuhnya.
Lanjut Alwi menerangkan, pembangunan rumah sakit yang direncanakan di Balikpapan Barat, tepatnya Kelurahan Baru Ulu. Alokasi anggarannya sekitar Rp50 miliar. Sedangkan di Balikpapan Timur baru dibuat Detail Engineering Design (DED).
“Mudah-mudahan tahun 2023 sudah bisa dibangun di Balikpapan Timur, karena hanya dua Kecamatan di Balikpapan ini yang tidak ada rumah sakit,” ulasnya.
Terkait penanganan banjir, anggaran sudah dialokasikan tahun 2022. Mengingat banyak titik banjir di Kota Balikpapan, tentunya mengalokasi anggaran cukup besar. Yakni Rp112 miliar.
“Alhamdulillah sudah ada beberapa tercapai masalah penanganan banjir memang sudah ada anggarannya. Tapi saya masih mengganggap kurang, karena memang pertama banjir ini kan hampir semua titik Kota Balikpapan. Sehingga anggarannya harus yang lebih sedikit ekstra,” ujarnya.
Ia menganggap, anggaran penanganan banjir perlu ditambah, untuk menyelesaikan permasalahan banjir di beberapa titik banjir. Sehingga, permasalahan banjir di Kota Balikpapan dapat berkurang.
“Saya berharap wali kota bisa memikirkan nasib Kota Balikpapan yang salah satunya juga ini memang banjir yang perlu kami selesaikan,” ucap Alwi.
Legislator Golkar ini berharap penyelesaian masalah banjir fokus pada tittik tertentu, tidak pada banyak titik. Sehingga, hasil lebih maksimal. Penanganan titik banjir selanjutnya dapat dianggarkan kembali menggunakan APBD Perubahan.
“Misal ada 10 (titik) yang dikerjakan empat saja. Tapi fokus, bisa kelar. Nanti ke depan enam (lokasi) kami lanjutkan menggunakan APBD Perubahan. Kalau kami sistemnya mau ambil semua, itu kurang efektif. Takutnya yang kami kerjakan separuh saja, akhirnya nanti nggak sampai satu atau dua tahun banjir lagi,” ungkapnya.
Alokasi anggaran penanganan banjir tersebut, belum termasuk pembebasan lahan Sungai Ampal yang menghabiskan sekitar Rp600 miliar. (*)
