KOTAKU, BALIKPAPAN-Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono yang akrab disapa BHS mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurutnya, perpindahan pusat pemerintahan bukan sekadar proyek megah, tetapi juga soal memastikan rakyat tetap mudah mengakses pusat negara tanpa beban biaya yang berlebihan.
BHS menjelaskan, Jakarta saat ini punya keunggulan akses yang tak dimiliki daerah lain. Setiap hari, sekitar 10 juta orang datang ke ibu kota untuk urusan pekerjaan, bisnis, hingga pelayanan publik.
“Ke Jakarta bisa pakai apa saja—sepeda, motor, mobil, kereta, bahkan jalan kaki. Semua moda transportasi ada dan terjangkau,” ujarnya dalam siaran pers.
Jika pusat pemerintahan pindah ke IKN, kata BHS, kondisinya akan berbeda jauh.
Mayoritas masyarakat yang ke IKN hanya dapat menggunakan pesawat atau kapal.
Dengan asumsi 2 juta orang bepergian ke IKN, biaya transportasi udara saja bisa mencapai Rp3 triliun per hari, belum termasuk akomodasi yang diperkirakan BHS menambah Rp2 triliun lagi.
“Totalnya bisa Rp8 triliun per hari, atau Rp2.920 triliun setahun. Ini beban yang sangat berat bagi rakyat,” jelasnya.
Selain biaya, ada kendala kapasitas transportasi. Dari 450 pesawat yang ada di Indonesia, jika semuanya difokuskan melayani rute ke IKN, dalam sehari maksimal hanya bisa mengangkut 360 ribu penumpang—jauh dari kebutuhan 2 juta orang.
Bandara Sultan Aji Balikpapan pun terbatas, hanya menampung sekitar 45 ribu penumpang per hari, sedangkan bandara IKN baru bisa melayani 600 penumpang per hari.
“Transportasi laut juga terbatas dan memakan waktu berhari-hari. Warga Sumatera, Sulawesi, Bali, NTT, mau naik apa dan ditampung di mana?” tanya BHS.
Politisi Gerindra ini menekankan, pemindahan IKN agar benar-benar dikaji dari sisi manfaat dan risiko. “Jangan sampai rakyat dikorbankan demi ambisi pembangunan.
IKN memang simbol negara, tapi yang terpenting tetap mudah diakses rakyat dari mana saja,” tutupnya. (*)
