KOTAKU, BALIKPAPAN-Setiap tahun ajaran baru, ribuan orang tua di Balikpapan harap-harap cemas menanti hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Bukan tanpa alasan—ketimpangan antara jumlah lulusan SD dan ketersediaan kursi jenjang SMP berbasis negeri kembali mengusik.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Aminuddin, mengaku prihatin. Tahun ini, dari sekitar 16 ribu lulusan SD, hanya sekitar 6 ribu yang bisa diterima SMP negeri.
Artinya, sekitar 9 ribu murid lainnya perlu mencari alternatif—entah ke sekolah swasta, atau bahkan mungkin berhenti sekolah jika tak ada biaya.
“Mereka punya harapan untuk bisa sekolah negeri, tapi belum terpenuhi semuanya,” ungkap Aminuddin dijumpai, Kamis (10/4/2025).
Dia pun menyadari, membangun sekolah negeri baru tidak bisa instan. Namun Aminuddin menegaskan, perlu ada upaya serius, baik jangka pendek maupun panjang. Salah satunya, dengan meningkatkan kualitas pendidikan sekolah swasta agar tetap layak dan terjangkau.
“Kami ingin anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri, tetap mendapat hak yang sama untuk belajar di tempat yang berkualitas,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, dia mengusulkan pembangunan sekolah baru secara bertahap. Satu sekolah baru saja bisa menampung 720 siswa per tahun. Bila konsisten dibangun setiap tahun, ketimpangan ini perlahan bisa teratasi.
Aminuddin juga berharap dukungan pemerintah provinsi. Dia pun menilai, ini saat yang tepat karena banyak putra daerah Balikpapan kini duduk di kursi penting DPRD Provinsi Kaltim.
“Anak-anak didik butuh akses, bukan alasan. Kalau bisa bekerja sama, dari kota hingga provinsi, bisa membuka lebih banyak pintu bagi masa depan anak didik” tuturnya.
Dia pun menutup dengan harapan sederhana namun dalam makna. “Semoga lima tahun ini, tak ada lagi anak Balikpapan yang kehilangan kesempatan sekolah hanya karena tak kebagian tempat (sekolah berbasis negeri),” tutupnya. (*)
