KOTAKU, BALIKPAPAN-Berdasarkan evaluasi Gubernur Provinsi Kaltim, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020 tidak ditemukan hal yang krusial. Akan tetapi ada sejumlah saran yang dilayangkan. Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan H Abdulloh S,Sos usai menggelar rapat dengan Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penyempurnaan rancangan peraturan daerah (Raperda) khususnya tentang APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020 hasil evaluasi Gubernur Provinsi Kaltim di ruang rapat gabungan, Selasa (31/12/19).
“Hasil rapat ini kemudian akan diparipurnakan, yang rencananya akan dilaksanakan pukul 14.00 Wita, siang ini,” ucap Abdulloh usai memimpin rapat. Dengan kata lain, akan ditetapkan menjadi APBD.
Adapun saran yang dimaksud antara lain tentang disiplin waktu. Utamanya dalam hal pengiriman berkas, dituntut harus ontime. Sementara RAPBD Tahun Anggaran 2020 diperkirakan pendapatan daerah sebesar Rp 2,53 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 2,7 triliun.
Disinggung skema prioritas menurut Abdulloh semua memiliki aspek penting. Hanya saja sesuai Undang Undang, pendidikan dan kesehatan lebih diutamakan. Disebutkan, berdasarkan ketentuan, alokasi untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen dari total anggaran. Akan tetapi Balikpapan akan menganggarkan hampir 30 persen. (qis)
