KOTAKU, BALIKPAPAN-Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan turut memberikan poin strategis atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Fraksi PDIP menegaskan pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebagai instrumen strategis dalam pengawasan aktivitas pemerintah.
Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PDIP dalam rapat paripurna tersebut yakni M Najib yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (20/8/2025).
Najib mengatakan bahwa APBD Perubahan memiliki peran krusial untuk menunjang pelayanan publik, implementasi regulasi, serta meningkatkan pembangunan berbagai sektor.
“APBD Perubahan juga merupakan instrumen teknis dan idealis pembangunan yang ingin diwujudkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Najib.
Fraksi PDIP berharap APBD Perubahan berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan tepat sasaran.
Selain itu, pengelolaan anggaran mencerminkan respons pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat serta mampu menyelesaikan permasalahan.
Untuk menjaga kesehatan fiskal daerah, Fraksi PDIP menilai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Fraksi PDIP turut mendorong pengelolaan restitusi daerah yang lebih kreatif dan optimal.
“Kami berharap pengelolaan perubahan APBD 2025 dapat dimaksimalkan dan segera dilaksanakan sebaik-baiknya, mengingat waktu pelaksanaan program hanya tersisa beberapa bulan,” pungkas Najib. (*)
