KOTAKU, BALIKPAPAN-Ketersediaan bahan bakar rumah tangga dalam menghadapi momen penting jelang pergantian tahun mendapat atensi khusus Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.
Seiring potensi peningkatan jumlah konsumsi masyarakat, DPRD Balikpapan tidak menginginkan adanya gejolak persediaan maupun harga sepanjang periode tersebut.
Terkait itu, Komisi II DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga dan sejumlah agen, Rabu (5/11/2025).
Topik pembahasan utama dalam rapat tersebut yakni, upaya mengantisipasi kelangkaan elpiji.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman, mengakui kelangkaan elpiji bersubsidi menjadi momok masyarakat hampir setiap penghujung tahun.
“Kami tidak ingin ada lagi gejolak di tengah masyarakat karena kelangkaan elpiji (bersubsidi). Jadi sebelum masuk masa padat konsumsi Desember, Januari, dan Februari, kami melakukan koordinasi,” terangnya usai RDP.
Dalam rapat tersebut, 12 agen yang hadir memaparkan kesiapan pasokan menghadapi momen hari besar keagamaan dan Tahun Baru.
“Dari hasil pembahasan, Pertamina Patra Niaga sudah menyiapkan langkah menjaga kestabilan stok. Mereka memang tidak bisa menjamin sepenuhnya, tapi sudah punya skema agar pasokan tetap aman,” ungkap Taufik.
Dalam kesempatan itu, Komisi II mengingatkan Dinas Perdagangan dan Bagian Ekonomi Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi penambahan agen baru.
Taufik menekankan agar proses pemberian izin operasional agen elpiji mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan riil masyarakat.
“Kami mengingatkan Dinas Perdagangan tidak sembarang memberikan rekomendasi. Lihat dulu kebutuhan masyarakat. Jangan sampai agen yang sudah ada, dirugikan karena persaingan yang makin kompetitif,” tegasnya.
Anggota Fraksi PKB itu menambahkan, meski kewenanganan utama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah punya peran strategis dalam pengaturan distribusi.
“Karena itu, pemerintah daerah harus selektif dalam memberikan izin agar distribusi tetap seimbang dan tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
Komisi II DPRD Balikpapan menegaskan akan terus memantau ketersediaan stok dan kesiapan distribusi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi secara merata. (*)
