KOTAKU, BALIKPAPAN-Bahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 dengan Dinas Pekerjaan Umum, Komisi III DPRD Balikpapan ingatkan penanganan banjir.
“Tahun 2020 anggaran (penanganan banjir) hanya 20 persen. Alhamdulillah tahun 2021 sudah masuk 41 persen,” terang Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Alqadrie usai menggelar Rapat Kerja di kantornya, Senin (13/7/2020).
Itupun, dianggap belum mampu menangani permasalahan banjir di seluruh titik. Kawasan Sungai Ampal yang menjadi lokasi langganan banjir misalnya, Dinas Pekerjaan Umum tidak mampu menyelesaikan tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Pasalnya sekira Rp 1,6 triliun perkiraan dana yang dibutuhkan untuk memulihkan kawasan tersebut. Mulai dari pembebasan lahan maupun untuk perbaikan dan penanggulangan. “Coba tetap dianggarkan, hanya saja tidak keseluruhan, mungkin di beberapa masalahnya dulu, masih coba dibicarakan dengan wali kota untuk komunikasi ke depannya dan mudah-mudahan ada jalan keluarnya,” gebunya.
Adapun risiko jika penanganannya dikerjakan secara bertahap, kawasan tersebut berpotensi diterjang banjir kembali. Dan fasilitas yang sudah dibangun dalam rangka mengentaskan permasalahan banjir juga berpotensi rusak. “Penanganan yang baik itu dikerjakan semua sampai selesai,” ucapnya.
Ia pun bertekad akan mengawal penanganan banjir di Sungai Ampal hingga tuntas.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan Andi M Yusri menyampaikan tahun 2021 menekankan pada penanganan banjir. “Nanti akan kami tampung dan kembali melaporkan,” ujarnya.
Ada beberapa masukan yang terkait masalah banjir seperti di Sungai Ampal dan beberapa titik banjir lainnya. Pembebasan lahan merupakan salah satu hal yang belum terselesaikan dalam penyelesaian di sungai Ampal.(*)
